Warga gerah dengan berbagai kebijakan bupati yang tidak berpihak pada rakyat.
INDRAMAYU — Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Indramayu (ARI) menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (20/9). Dalam aksinya, mereka menuntut DPRD untuk menggunakan hak angket terhadap kebijakan Bupati Indramayu, Nina Agustina.
Massa mengawali aksinya dengan berunjuk rasa di depan Pendopo Indramayu. Mereka berorasi dan membawa berbagai spanduk bertuliskan ‘Turunkan Nina, Pulangkan ke Jakarta. Hak Angket DPRD Harga Mati’.
Setelah sekitar 30 menit berorasi, massa tak ditemui satupun pejabat Pemda Indramayu. Karena itu, massa mengalihkan aksinya dengan berjalan kaki menuju gedung DPRD Indramayu.
Sesampainya di depan gedung dewan, massa memaksa untuk masuk dengan mendorong-dorong pintu gerbang. Meski pintu gerbang akhirnya berhasil terbuka, namun massa langsug berhadapan dengan barisan polisi yang berjaga ketat sehingga mereka tidak bisa masuk lebih jauh.
Dalam aksinya, massa menuntut agar DPRD menggunakan hak angket. Pasalnya, hak interpelasi yang sebelumnya digulirkan oleh DPRD Indramayu, dimana salah satu poinnya menyoroti ketidakharmonisasn bupati-wakil bupati, tidak membuahkan hasil.
“Tuntutan kami yang utama adalah dewan menggunakan hak angketnya,” tegas Koordinator Aksi, Masdi.
Masdi mengatakan, selain menuntut hak angket, pihaknya juga menyoroti beberapa poin lainnya, seperti soal perizinan yang dinilai tebang pilih. Dia mengatakan, perizinan selama ini masih berfokus pada bupati.
Massa juga mengaku, gerah dengan berbagai kebijakan bupati yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Mulai dari pembangunan infrastruktur yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, honor guru madrasah yang belum dibayar, kegiatan pecah rekor muri 6.001 penari topeng yang biayanya membebani orang tua hingga soal ketidakharmonisan bupati dan wakil bupati.
Untuk itu, massa mendesak agar DPRD bisa bersikap tegas terhadap Bupati Indramayu, Nina Agustina. “Turunkan bupati dan pulangkan bupati ke Jakarta,” tegas Masdi.
Sementara itu, Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin, yang menemui pengunjuk rasa, menyatakan, untuk melaksanakan hak angket, ada mekanismes yang harus dijalankan. “Kami hargai keinginan masyarakat menyangkut hak angket. Tapi ada mekanismenya,” ujarnya.
Syaefudin menyatakan, akan membawa aspirasi massa itu untuk dibahas lebih lanjut dengan para pimpinan DPRD lainnya maupun para ketua fraksi. “Kan tidak bisa serta merta hak angket. Tapi Insya Allah, kalau sepanjang aturannya ada dan memang memenuhi syarat yang ditentukan, ya itu masyarakat kan, harus kita hargai betul,” tandasnya.
Sumber: Republika
