Organisasi Bayangan Dalam Birokrasi Kementerian Pendidikan, Perlukah BPK Mengaudit?

Seorang guru memberikan materi pelajaran kepada sejumlah murid yang belajar tidak menggunakan kursi dan meja belajar di Sekolah Dasar Negeri 05 Mekarsari, Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/7/2022). Menurut keterangan orang tua murid, kondisi tersebut telah berlangsung selama tujuh bulan.
Bagikan

Bagikan Artikel Ini

atau salin tautannya

Apakah ada peraturan menteri untuk organisasi bayangan mendikbud?

Oleh: Prof DR Agus Suradika, Pakar Pendidikan dan Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jakarta.


Pengakuan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim  membentuk organisasi bayangan beranggota 400 orang di Kemendikbudristek membuat heboh di berbagai media. Pembentukan organisasi bayangan yang dimaksudkan sebagai strateginya dalam meningkatkan kualtas pendidikan Indonesia ini  menuai banyak kritik.


Sekertaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengusulkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit adanya organisasi bayangan di Kemendikbudristek  tersebut. 


Praktek “organisasi bayangan” dalam birokrasi pemerintahan sesungguhnya bukan kali pertama terjadi dan  dilakukan oleh Kemendikbudristek. Di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta hal serupa sudah ada sejak  masa Gubernur Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama,  hingga kini Anies Baswedan. 


Praktik shadow organization dengan nama TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta  hingga kini  masih dilaksanakan kendati sesungguhnya awal dibentuknya tim tersebut adalah untuk memfasilitasi penempatan pejabat pimpinan tinggi pratama yang tidak medapat posisi eselon dua karena perampingan struktur dan pengurangan jabatan struktural eselon dua.

BACA JUGA:
Tingkatkan SDM Berkualitas, Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri


Bahkan, pada satu kesempatan pernah juga dibentuk TWUPP (Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan) untuk memfaslitasi pejabat eselon tiga yang tidak mendapat posisi sehubungan adanya restrukturisasi organisasi Pemprov DKI Jakarta berikutnya dengan memangkas puluhan posisi eselon tiga. TWUPP dibubarkan setelah seluruh anggotanya terposisi kembali ke dalam jabatan eselon tiga. 


Keberadaan TGUPP dan TWUPP di Pemprov DKI Jakarta didasarkan pada Peraturan Gubernur, personilnya diangkat dengan Keputusan Gubernur,  dan seluruh pembiayaannya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian, kendati di kalangan para aktifis Jakarta sempat diperdebatkan. keberadaan Tim ini legal dan dapat dipertanggung jawabkan.  


Merujuk pada praktek di Pemprov DKI Jakarta ini, pertanyaan yang perlu dijawab  untuk mempertegas keberadaan 400 orang di dalam shadow organization Kemendikbudristek ini adalah apakah ada peraturan Menteri yang memayunginya?, apa tugas pokok dan fungsinya? bagaimana proses rekruitmen anggotanya?, dan dari mana sumber pembiayaannya? 


Memperhatikan berbagai kritik yang berkembang di masyarakat, Menteri Nadiem Makarim meralat ucapannya. Ia mengakui telah salah memilihi kata  shadow organization. Ia kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah vendor di bawah nama GovTech Edu. Selama ini GovTech Edu  turut berkontribusi dalam pembuatan produk teknologi seperti Merdeka Mengajar, ARKAS and SIPLah, Kampus Merdeka, Rapor Pendidikan dan Belajar.id.

BACA JUGA:
Mampukah Kejahatan Korporasi Industri Farmasi Dijerat Hukum Pidana?


Ralat  ini  justru menimbulkan pertanyaan lanjutan. Apakah mereka betul-betul dibutuhkan? Apakah ASN yang ada di Kemendikbudristek tidak memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut?. Untuk itu usulan atau lebih tepatnya anjuran Abdul Mu’ti agar BPK mengaudit keberadaan tim ini patut mendapat perhatian serius.


Idealnya dalam  suatu organisasi yang sehat dan kuat, organisasi bayangan tidak dibutuhkan, Seluruh tugas harus didistribusikan ke dalam struktur organisasi.  Penjabarannya tertuang dalam tugas pokok dan fungsi organisasi. Rekruitmen pejabat dan pegawainya dilakukan melalui proses seleksi terbuka yang obyektif dan kredibel sehingga diharapkan diperoleh pejabat dan pegawai yang kompeten untuk  diposisikan dalam jabatan tertentu. Dengan demikian tugas-tugas institusi dapat dijalankan tanpa ada organisasi bayangan.


 


Cibulan, 28 September 2022. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

0
senang
Senang
0
sedih
Sedih
0
marah
Marah
0
waduh
Waduh
0
sakit
Sakit
Organisasi Bayangan Dalam Birokrasi Kementerian Pendidikan, Perlukah BPK Mengaudit?
Masuk Login

Log in or create an account now to take advantage of its privileges, and it's completely free!

Follow us