IndonesianArabicEnglishRussianGermanChinese (Simplified)JapaneseTurkish

Revisi, Remisi dan Korupsi, Berkah Bagi Koruptor

Ilustrasi Remisi yang diberikan kepada Koruptor pelaku Korupsi. FOTO/Net
Ilustrasi Remisi yang diberikan kepada Koruptor pelaku Korupsi. FOTO/Net
Bagikan

Bagikan Artikel Ini

atau salin tautannya

Penulis: Asma Sulistiawati** 

REMISI koruptor jadi sorotan setelah 23 narapidana koruptor kini bebas bersyarat. Masa hukuman para koruptor itu menjadi lebih pendek karena dipotong remisi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) tak habis pikir dengan 23 koruptor mendapat remisi hingga akhirnya bebas bersyarat. ICW menyebut pemberian remisi bagi para koruptor itu semakin menunjukkan kejahatan korupsi adalah kejahatan biasa.

“Ada pemberian remisi yang itu tentu dari akal sehat kita sebagai masyarakat melihat bahwa korupsi sebenarnya merupakan kejahatan yang serius, kejahatan kerah putih, kejahatan karena jabatan, itu kemudian dianggap sebagai sebuah kejahatan yang biasa,” kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.

Adnan menyebut pemberian remisi koruptor itu tidak masuk akal. Dia menyoroti mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari yang baru dua tahun di penjara kini bebas bersyarat, padahal kasus korupsi yang menjeratnya tergolong besar.

Koruptor dibebaskan bersyarat tanpa penjelasan cukup ke publik, pemerintah berdalih ini sesuai aturan. Sungguh sangat disayangkan untuk harapan besar Indonesia bisa lepas dari jeratan pelaku korupsi seakan mustahil jika melihat kondisi ini akan terus berkelanjutan.

Ada narapidana korupsi penerima remisi yang diduga tidak berstatus sebagai ”justice collaborator”. Padahal, status tersebut menjadi salah satu syarat narapidana korupsi bisa menerima remisi.

Fakta ini menegaskan bahwa sistem kapitalis demokrasi yang diadopsi negeri ini sangat ramah terhadap koruptor. Sehingga cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) menjadi mimpi di negara yang mengadopsi sistem ini.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. Rakyat yang terpilih dalam pemilihan yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Mereka adalah para anggora Dewan Legislatif. Padahal manusia memiliki sifat lemah dan terbatas, sehingga ketika membuat hukum akan dipengaruhi oleh hawa nafsunya yaitu kepentingan pribadi atau kelompoknya. Tidak heran kalau hukum yang dihasilkan bisa berubah-ubah sesuai kepentingan dan bisa dijual belikan.

Ongkos politik dalam demokrasi sangat mahal. Untuk bisa menjabat sebagai kepala daerah atau sebagai anggota dewan memerlukan biaya mencapai puluhan milyar rupiah. Jual beli suara merupakan hal yang lumrah dalam sistem demokrasi. Dari mana biaya yang sangat besar tersebut. Para kapitalis atau pengusaha besarlah yang mensuplai dana tersebut. Tentu saja hal ini tidak gratis.

0
senang
Senang
0
sedih
Sedih
0
marah
Marah
0
waduh
Waduh
0
sakit
Sakit
Revisi, Remisi dan Korupsi, Berkah Bagi Koruptor
Masuk Login

Log in or create an account now to take advantage of its privileges, and it's completely free!