IndonesianArabicEnglishRussianGermanChinese (Simplified)JapaneseTurkish

Bawaslu Duga KPU Langgar Aturan karena Verifikasi Partai via Video Call 

Bawaslu Duga KPU Langgar Aturan karena Verifikasi Partai via Video Call 
Bagikan

Bagikan Artikel Ini

atau salin tautannya

Saat ini, kata dia, Bawaslu sedang menyidangkan temuan-temuan pelanggaran tersebut.

 JAKARTA — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melakukan pelanggaran dalam tahap verifikasi administrasi pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024. Bawaslu mendapati KPU memverifikasi anggota partai menggunakan sarana video call


Komisioner Bawaslu Puadi mengatakan, KPU memang telah mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan verifikasi administrasi dilakukan secara jarak jauh lewat video call. Namun, surat edaran itu jelas bertentangan dengan aturan di atasnya, yakni Pasal 39 Ayat 1 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022. 


Dalam PKPU tersebut, penggunaan video call hanya dinyatakan untuk verifikasi faktual, bukan vermin. “KPU memerintahkan kepada anak buahnya via WA dan surat edaran verifikasi administrasi bisa dilakukan melalui video call. Padahal, di Pasal 39 ayat 1 vermin melalui fisik. Berarti inkonsistensi, ya,” kata Puadi di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/9/2022). 

BACA JUGA:
Rizal Ramli Ralat Cerita Panda Nababan Soal Dirinya Menunggu Jokowi Jelang Pemecatan dari Kabinet


Berbekal surat edaran tersebut, kata Puadi, KPU tetap melakukan verifikasi administrasi dengan video call. Partai-partai yang melakukan verifikasi melalui panggilan video itu akhirnya dinyatakan memenuhi syarat. 


“Dinyatakan memenuhi syarat, makanya jadi temuan oleh teman-teman Bawaslu di provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya. 

BACA JUGA:
Sentil Gerakan Nusantara Bersatu, Netizen: Katanya GBK Harus Steril Sampal Pildun U20?


Sampai saat ini, Bawaslu menemukan pelanggaran verifikasi administrasi di 10 Provinsi. Beberapa di antaranya Sumatera Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), DKI Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng). 


Puadi menyebut temuan itu telah disampaikan kepada KPU beserta saran perbaikan. Namun, tidak ditindaklanjuti oleh KPU. 


Saat ini, kata dia, Bawaslu sedang menyidangkan temuan-temuan pelanggaran tersebut. Puadi pun meminta KPU untuk mengikuti ketentuan dan hasil keputusan sidang. 


“Kita akan lihat putusan nya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Mau tidak mau KPU harus menjalankan putusan apa yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Ingat pelanggaran administrasi itu final mengikat,” ucapnya. 


Sumber: Republika

0
senang
Senang
0
sedih
Sedih
0
marah
Marah
0
waduh
Waduh
0
sakit
Sakit
Bawaslu Duga KPU Langgar Aturan karena Verifikasi Partai via Video Call 
Masuk Login

Log in or create an account now to take advantage of its privileges, and it's completely free!