Jumat, 19/04/2024 - 15:31 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

EKONOMIFINANSIAL

KemenBUMN Terapkan Skala Prioritas untuk Alokasi Dana Cadangan Investasi

ADVERTISEMENTS

Pemerintah belum pastikan Dana Cadangan Investasi untuk proyek Kereta Cepat.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Reza Saputra sebagai Kepala BPKA

 JAKARTA — Kementerian BUMN belum dapat memastikan alokasi dana cadangan investasi BUMN sebesar Rp 5,7 triliun. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Kementerian BUMN masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Kemenkeu dan DPR.

ADVERTISEMENTS
Manyambut Kemenangan Idul Fitri 1445 H dari Bank Aceh Syariah


“Apakah yang Rp 5,7 triliun untuk (BUMN) yang mana dan untuk apa masih belum tahu,” ujar Arya saat Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (29/9).

ADVERTISEMENTS


Kementerian BUMN, ucap Arya, akan memetakan skala prioritas dalam penentuan BUMN yang mendapatkan dana cadangan investasi tersebut. Sebelumnya, pemerintah dan DPR hanya menyetujui PMN tahun anggaran sebesar Rp 41,31 triliun dari usulan awal yang sebesar Rp 67,82 triliun.

Berita Lainnya:
Kementerian ESDM Tetapkan 1.215 Wilayah Pertambangan Rakyat, Ini Daftarnya


“Kalau melihat dari (usulan) Rp 67 triliun itu kan kita masih kurang, kita tentu akan melihat mana yang prioritas dan sangat dibutuhkan, itu yang akan dialokasikan,” ucap Arya.


Arya juga belum bisa memastikan bahwa dana cadangan investasi nantinya digunakan untuk tambahan modal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Menurut Arya, Kementerian BUMN masih menunggu hasil dari proses audit BPKP dan Komite KCJB mengingat adanya cost overrun atau pembengkakan biaya proyek tersebut.

ADVERTISEMENTS
Mudahkan Hidup Anda!, Bayar PBB Kapan Saja, Di Mana Saja! - Aceh Singkil


“Masih menunggu hasil BPKP, kan ada keputusan mereka dikasih PMN kalau audit BPKP sudah keluar cost over run, makanya kalau itu keluar, komite KCJB akan umumkan berapa yang sebenarnya dibutuhkan,” lanjut Arya.

Berita Lainnya:
Dukung Layanan Mudik, KCIC Tambah Perjalanan Kereta Cepat


Arya menyampaikan, tambahan dana dari pemerintah amat dibutuhkan bagi BUMN dalam menjalankan penugasan. Arya menilai, pemberian BUMN yang tidak sesuai dengan usulan tentu akan berdampak pada upaya BUMN dalam penyelesaikan penugasan proyek strategis nasional (PSN) yang dicanangkan pemerintah.


“Kalau untuk penugasan ya jelas enggak bisa diteruskan, orang penugasan. Seperti HK (Hutama Karya) kan kurang dari yang diharapkan, berarti itu kan menunggu lagi, mudah-mudahan tahun depan dapat lagi PMN. Untuk aksi korporasi, pasti BUMN mencari alternatif lain. Prosesnya nanti kita lihat bagaimana langkah-langkahnya,” kata Arya.

Sumber: Republika

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi