Kedutaan Iran di Indonesia tegaskan Republik Islam Iran akan melindungi hak warganya
JAKARTA – Pemerintah Republik Islam Iran menegaskan tekad mereka untuk melindungi hak-hak semua warganya, termasuk untuk mencari tahu penyebab pasti kematian Mahsa Amini, yang meninggal usai ditahan polisi moral atas pelanggaran aturan hijab.
“Republik Islam Iran sekali lagi menegaskan tekadnya untuk melindungi hak-hak dari semua warganya. Kami akan serius mengejar insiden kematian Mahsa Amini hingga penyebab kematiannya ditemukan,” menurut keterangan pers Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta, Jumat (30/9/2022).
Iran disebutkan tidak akan membiarkan hak-hak Amini dan keluarga yang ditinggalkan dilanggar jika ada yang dinyatakan bersalah karena kelalaian atau kesalahan. Setelah meninggalnya Amini, beberapa tim investigasi dan pencari fakta khusus dibentuk oleh Pemerintah Iran untuk mengklarifikasi semua aspek insiden dan untuk menemukan kebenaran.
Tim investigasi disebutkan telah mulai bekerja untuk menghasilkan penyelidikan atas insiden kematian Amini. Termasuk dengan melakukan penelitian lapangan dan eksperimen ilmiah, meninjau catatan medis, memintai keterangan orang-orang dan pihak-pihak yang relevan, serta meninjau rekaman CCTV.
Hasil dari investigasi dan pencarian fakta oleh tim-tim tersebut secara terpisah akan diserahkan kepada otoritas kehakiman Iran. Terkait pemberitaan banyak media yang menuding adanya serangan dan pemukulan terhadap Amini, Pemerintah Iran menilai kesimpulan tersebut terlalu dini untuk disampaikan mengingat investigasi dan penyelidikan masih berlangsung.
Pemerintah Iran menekankan mereka merupakan pemerintahan yang dipilih melalui proses referendum dengan meraih 98,2 persen suara masyarakat Iran. Oleh karena itu, kerangka politik pilihan masyarakat tersebut menjadi dasar atas berbagai peraturan yang sesuai dengan norma budaya dan agama masyarakat Republik Islam Iran, termasuk dalam peraturan wajib hijab di negara itu.
Pada saat bersamaan, para aparat penegak hukum dalam proses melaksanakan aturan perundang-undangan, termasuk wajib hijab, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Iran menegaskan aparat yang mengabaikan HAM dalam menjalankan tugas harus bertanggung jawab di hadapan hukum.
Segala bentuk perilaku ilegal oleh aparat penegak hukum memberikan korban hak untuk mengajukan pengaduan dan menindaklanjutinya. Setiap kesalahan dan kelalaian oleh aparat, kata mereka, dapat diselidiki dan hukuman yang setimpal akan diberikan kepada oknum pelanggar secara nyata.
Sumber: Republika
