Hasto menilai capres yang didukung Nasdem adalah antitesis dari Jokowi.
oleh Nawir Arsyad Akbar
Sekretraris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan politikus Partai Nasdem, Zulfan Lindan yang menyebut Anies Baswedan merupakan antitesis Joko Widodo (Jokowi). Hasto mengaku terkejut dengan pernyataan Zulfan yang partainya saat ini masih bagian pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Antitesis artinya merupakan kondisi yang sama sekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo, antitesis artinya vis a vis, diametral. Jadi secara sadar Nasdem melalui pernyataan Pak Zulfan Lindan menegaskan hal tersebut,” ujar Hasto kepada wartawan, Rabu (12/10).
Menurutnya, pernyataan tersebut membuat Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden (capres) bagian dari antitesis tersebut. Pasalnya, sudah pasti seluruh kader partai yang dipimpin oleh Surya Paloh itu mendukung Anies.
“Bukankah dukungan Nasdem terhadap Pak Anies tersebut bersifat wajib bagi kader Nasdem. Kecuali Nasdem mengecualikan bahwa menteri-menteri yang di kabinet, menyatakan secara formal tidak mendukung Pak Anies,” ujat Hasto.
Ia meminta, problematika di pemerintahan Jokowi itu yang harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik oleh Partai Nasdem. Mengingat partai tersebut selalu menegaskan bahwa mereka akan mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024.
“Lalu di mana tanggung jawab etik politik dari partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi ketika gerak capres yang didukung oleh Partai Nasdem bersifat antitesa terhadap Presiden Jokowi?” ujar Hasto.
Di samping itu, menurut Jokowi, problematika juga akan muncul Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis bagi masa depan. Termasuk rapat kabinet yang bersifat rahasia bagi kepentingan bangsa dan negara.
“Bagaimana hal-hal yang strategis dan fundamental tersebut ketika dibahas dengan menteri-menteri yang partainya memilih capres yang antitesa Pak Jokowi? Ini kan jadi kontradiktif dan rumit,” ujar Hasto.
“Berbagai persoalan etik tersebut yang harus dijawab, lengkap dengan berbagai kontradiksi kebijakan dalam jalannya pemerintahan,” sambungnya.
Sumber: Republika