Mayjen Djaka berjanji menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada Menko Mahfud MD.
JAKARTA — Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Tanah Papua yang terdiri pemuda asal Bumi Cenderawasih menggelar unjuk rasa di dua titik di Jakarta, Rabu (12/10/2022). Dalam aksinya, mereka mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap, memeriksa, dan memproses hukum Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi.
Unjuk rasa dimulai pada pukul 10.00 WIB di area Patung Kuda, Jakarta Pusat, dan dilanjutkan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada pukul 12.00 WIB. Sedianya dari Patung Kuda massa akan bergerak ke kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat. Namun kepolisian hanya mengizinkan 10 perwakilan demonstran untuk menyampaikan aspirasi.
Aspirasi mahasiswa diterima oleh Deputi Bidang Koordinasi Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen Djaka Budhi Utama. Kepada pengunjuk rasa, Djaka berjanji menyampaikan aspirasi tersebut kepada Menko Polhukam Mahfud MD, untuk tindak lanjut.
Koordinator lapangan aksi Charles Kossay mengatakan, selain mendukung KPK, mahasiswa orang asli Papua yang ada di wilayah sekitar Jakarta juga mendukung Polri menangkap individu yang dengan sengaja menghalang-halangi proses penegakan hukum terhadap Lukas. Hal itu lantaran rumah Lukas masih dijaga ratusan warga bersenjata tradisional.
“Sesuai Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Charles di lokasi aksi.
Dia menyampaikan, para mahasiswa di Jakarta juga mendukung dan siap mengawal KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Lukas di pengadilan. Selain itu, Charles mendesak semua pihak di Papua untuk menahan diri agar proses hukum Lukas, berjalan sesuai koridor hukum di NKRI.
“Kami ingin selalu ada kedamaian di Tanah Papua dan tidak ingin terjadi konflik horizontal di Tanah Papua, karena Lukas. Kami tidak akan pernah takut dan mundur dalam mengungkap tindak pemberantasan korupsi di Tanah Papua,” kata Charles.
Sumber: Republika
