Indonesia dapat tawaran pinjaman Bank Dunia untuk pengadaan kapal patroli
JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mempertimbangkan pinjaman luar negeri untuk pengadaan kapal patroli yang digunakan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut. Direktur KPLP Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Mugen Sartoto mengatakan saat ini tengah mengadakan lelang untuk kontrak multi years dua kapal kelas tiga dan tiga kapal kelas empat.
“Kami sedang menimang tawaran pinjaman luar negeri lewat world bank dari pemerintah Denmark dan Korea,” kata Mugen, Rabu (12/10/2022).
Meskipun begitu Mugen belum memutuskan berapa harga kekonomisan untuk pengadaan kapal. Terdapat 10 kapal kelas satu yang akan disebar di seluruh pangkapakan KPLP yang ada.
“Kalau tawaran dari mereka. Total loan Rp 3,5 triliun pada 2020 itu. Tapi setelah krisis tentunya nilai itu harus dikaji lagi,” ijar Mugen.
Meskipun membutuhkan pengadan kapal baru, Mugen memastikan saat ini KPLP memaksimalkan kapal yang ada. Jumlah armada KPLP yang dimiliki saat ini sebanyak 374 unit dengan jumlah petugas sebanyak 10.940 orang tersebar di lima pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) yang berada di Tanjung Uban, Tanjung Priok, Tanjung Perak Surabaya, Bitung, dan Tual.
“Dari 374 kapal patroli yang dimiliki tersebar di lima pangkalan hanya kurang lebih 60 persen yang optimal sesuai dengan spesifikasinya. Ini bagaimana itu dioptimalkan,” ucap Mugen.
Mugen mengatakan Pangkalan Surabaya mempunyai cakupan tugas dari Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timut, sampai ke NTT. Cakupan yang luas namun hanya memiliki empat kapal.
“Bagaimana mampu? Ini tidak optimal ini tantangannya yang tidak ringan tapi harus dibenahi,” ujar Mugen.
Mugen mengungkapkan dalam mengupayakan hal tersebut saat ini konsolodisasi pembenahan tengah dilakukan. Mugen menegaskan penataan SDM hingga kompetensinya tengah ditata.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha mengatakan konsolidasi dan evaluasi terhadap berbagai permasalahan dan isu strategis menjadi tugas dan tanggung jawab Ditjen Perhubungan Laut di bidang Penjagaan Laut dan Pantai. Terutama terkait dengan masalah keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah Perairan Indonesia.
Arif mengharapkan ada peningjatan kerja sama antar aparatur jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut baik di kantor pusat maupun UPT di daerah. Khususnya dalam menangani berbagai permasalahan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.
“KPLP selain memiliki tugas pengawasan pemenuhan kelaiklautan kapal, juga memiliki tugas yang lain terkait dengan bantuan pertolongan dan penyelamatan jiwa di laut,” ujar Arif.
Arif meminta KPLP juga harus selalu siap siaga dalam penanggulangan musibah yang penanganannya harus selalu memenuhi persyaratan. Beberapa diantaranya meliputi prosedur, personil, peralatan dan bahan, serta latihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya dalam bidang searh and Rescue, pemadaman kebakaran dan penanggulangan pencemaran di laut.
Sumber: Republika
