Isu reshuffle mencuat jelang Pilpres 2024.
JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan bahwa perombakan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Jokowi tentu memiliki pertimbangan ketika mempertahankan menterinya di Kabinet Indonesia Maju.
Termasuk para menteri yang diisukan maju sebagai calon presiden (capres) dalam mempertimbangkan diri berada di Kabinet Indonesia Maju. Mereka para menteri yang harus bisa membagi tugasnya untuk pemerintahan dan elektoralnya.
“Dari sisi calon, karena ada calon presiden yang dari menteri, maka calonnya yang mempertimbangkan apakah mau fokus ke dua-duanya sebagai menteri dan sebagai calon presiden? Ataukah fokus pada calon presiden,” ujar Johnny di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Senin (17/10/2022).
Apabila menteri yang ingin maju berkontestasi memilih fokus sebagai capres, bisa saja menteri tersebut mundur dari tugasnya tersebut. Saat itulah Jokowi menggunakan haknya untuk memilih sosok yang menggantikan tugasnya di kabinet.
“Namun apabila pertahankan menteri dan tetap capres, Pak Presiden yang akan ukur efektivitasnya. Apabila itu ditolerir dan efektif, why not? Itu kewenangan presiden,” ujar Johnny.
Ia sendiri melihat, isu reshuffle merupakan sesuatu yang diciptakan dan akhirnya menjadi pembicaraan publik. “Bukan (isu yang digulirkan) presiden. Kalau presiden setiap saat dapat reshuffle kabinet, itu kewenangan presiden,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika itu.
Sebelumnya, isu reshuffle ini sempat beberapa kali terdengar. Terakhir, para relawan Jokowi meminta agar para menteri dari kader Partai Nasdem diganti. Permintaan relawan ini menyusul keputusan Partai Nasdem yang mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, rencana perombakan kabinet atau reshuffle terhadap jajaran menterinya memang selalu ada. Kendati demikian, ia belum memutuskan kapan reshuffle terhadap para menterinya akan dilakukan.
“Rencana (reshuffle) selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan,” kata Jokowi usai meninjau Stasiun Kereta Cepat Tegalluar di Kawasan Infrastruktur PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).
Sumber: Republika
