IndonesianArabicEnglishRussianGermanChinese (Simplified)JapaneseTurkish

Divpropam Polri Tindaklanjuti Dugaan Intervensi Penyidik dalam Kasus Mafia Tanah

Karikatur opini: Paguyuban Mafia Tanah
Bagikan

Bagikan Artikel Ini

atau salin tautannya

Korban tidak ingin memenjarakan orang lain dan hanya ingin sertifikat tanahnya.

JAKARTA — Divisi Propam Polri menindaklanjuti dugaan intervensi yang dilakukan oknum penyidik, terkait pengaduan warga bernama John Hamenda. Surat tersebut nomor B/2245b/X/WAS.2.4/2022/Divpropam. Dalam surat itu menjelaskan perkembangan pengaduan yang dilakukan oleh Jhon Hamenda, terkait adanya dugaan mafia tanah ke Bareskrim Polri.

“Hari ini saya mendapatkan, diberitahu di suratnya itu sudah diambil alih oleh internal Divpropam Polri,,” ujar Hamenda di Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2022).

Hamenda mengaku telah melaporkan kasus mafia tanah ke Bareskrim Polri pada 15 April 2019 silam ke Bareksrim Polri atas dugaan pemalsuan dan penggelapan dengan nomor laporan LP/B/0386/IV/2019/BARESKRIM. Kemudian penyidik memeriksa sejumlah saksi termasuk dirinya. Hanya saja, kasus yang dilaporkannya harus kandas di tengah jalan, karena dianggap bukan tindak pidana.

BACA JUGA:
Alumni 212 Dinilai Lebih Bermagnet Jika Gelar Taubat Nasional

Kendati demikian, Hamenda tak menyerah, ia berkirim bersurat ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 2021 untuk memohon perlindungan hukum. Lalu, Kapolri memerintahkan jajarannya untuk segera melanjutkan penanganan kasusnya tersebut. Akan tetapi masih belum menunjukkan hasil yang signifikan lantaran diduga ada intervensi oknum anggota.

“Saya minta kasus saya ini dibuka sejujurnya. Jika tidak ada pidana ya sudah selesai tidak perlu diperpanjang. Tapi kalau ada pidana saya berharap tidak ditutupi saya berharap dibuka sejalan-jelasnya,” tutur Hamenda

Dalam kasus ini, Hamenda menceritakan, berawal dari dia menitipkan sertifikat tanah 5,2 hektare kepada lima orang perwakilan rekan bisnisnya. Sertifikat tanah itu dititipkan sebagai jaminan atas uang investasi lima rekannya kepada John untuk berbisnis di bidang pertanian di wilayah Sulawesi Tengah.

BACA JUGA:
Pengamat Sebut Relawan Jokowi Harusnya Sudah Membubarkan Diri

Menurut Hamenda penitipan itu disertai dengan membuat perjanjian pengikat jual beli (PPJB) dengan tujuan agar para investor dapat menjual sertifikat tersebut untuk pengembalian dana para investor dan sisanya dikembalikan ke keluarga John. Namun, sertifikat itu justru dijual atau dialihkan tanpa sepengetahuan John pada 2013 kepada salah seorang dari kelima investor tersebut.

“Saya tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan seluruh akta tersebut. Saya baru tahu 2016,” keluh Hamenda.

Lanjut Hamenda, sertifikat dan tanah itu dijual lagi oleh bisnisnya kepada seseorang. Mengetahui peristiwa, ia langsung melaporkan ke Polresta Manado atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Laporan itu teregistrasi dengan nomor laporan LP/223/I/2016/SULUT/RestaManado tertanggal 29 Januari 2016. Tetapi laporan itu tidak bisa dilanjutkan polisi dengan alasan tidak kuat diranah hukum pidana.

0
senang
Senang
0
sedih
Sedih
0
marah
Marah
0
waduh
Waduh
0
sakit
Sakit
Divpropam Polri Tindaklanjuti Dugaan Intervensi Penyidik dalam Kasus Mafia Tanah
Masuk Login

Log in or create an account now to take advantage of its privileges, and it's completely free!