IndonesianArabicEnglishRussianGermanChinese (Simplified)JapaneseTurkish

Hakim Agung Ungkap Penyalahgunaan Restorative Justice Berkedok Nikahi Korban

Garis Polisi   (Ilustrasi)
Bagikan

Bagikan Artikel Ini

atau salin tautannya

Hakim Agung khawatir tanpa pengawasan jelas, pelaku tindak kejahatan memanfaatkan RJ.

JAKARTA — Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA), Suharto mengungkapkan fenomena restorative justice (RJ) dengan cara menikahkan pelaku dengan korban kejahatan. Ia meragukan efektivitas RJ dengan bentuk seperti itu.

Suharto menyebut modus RJ dengan menikahkan korban dengan pelaku kerap terjadi di kasus kekerasan seksual. Pernikahan dimaksudkan agar pihak korban dan pelaku mencapai perdamaian.

“Sekarang lagi ngetren di MA itu tindak pidana berbau asusila atau kekerasan seksual atau beberapa kasus perlindungan anak, mereka damai pelaku menikahi korban,” kata Suharto dalam konferensi nasional keadilan restoratif pada Rabu (2/11/2022).

BACA JUGA:
Jimly Asshiddiqie Meresmikan Jimly Books Corner di KY dan 10 Universitas

Namun proses pernikahan itu hanyalah kedok agar pelaku lolos dari jerat hukum. Sehingga pada titik ini terjadi penyalahgunaan konsep RJ yang justru makin merugikan korban. “Setelah dihukum ringan beberapa bulan kemudian menceraikan dan ini sudah mulai ada, sehingga pengawasannya bagaimana,” ujar Suharto.

Suharto lantas mempertanyakan upaya pengawasan dalam penerapan RJ. Ia khawatir tanpa pengawasan yang jelas, pelaku malah menyalahgunakan RJ demi kepentingannya sendiri.

“Tatkala damai dengan syarat-syarat tertentu kemudian output dihukum ringan atau dihentikan (perkaranya), kemudian syarat damai tidak terpenuhi siapa yang ngawasin ini,” tegas Suharto.

Di sisi lain, Suharto merujuk aturan soal diversi anak sudah terdapat mekanisme pengawasan. Sehingga ia mengajak publik mempertimbangkan konsep pengawasan RJ layaknya diversi anak. Dengan demikian, pelaku yang tak memenuhi syarat RJ dapat dijerat pidana lagi.

BACA JUGA:
PSM Gita Swara Sukapura Meriahkan Wisuda Universitas BSI Kampus Tasikmalaya Ke-16

“Kalau pinjam diversi anak, ada pengawasannya. Begitu diversi nggak selesai perkara dilanjutkan, begitu diversi tidak dilaksanakan perkara dilanjutkan,” ujarnya.

Diketahui, penyalahgunaan RJ berkedok pernikahan terjadi dalam kasus kekerasan seksual yang di Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM). Tercatat pada 2019, terjadi kekerasan seksual di lingkup Kemenkop UKM yang kemudian ditindaklanjuti berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Kasus itu sempat dihentikan ketika penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). SP3 dikeluarkan setelah pihak keluarga korban dan para pelaku diduga bersepakat menyelesaikan secara kekeluargaan dengan menikahkan salah satu pelaku dengan korban.

Padahal pernikahan itu dinilai sarat dengan tekanan. Korban dan keluarganya sempat didatangi pejabat Kemenkop UKM dan keluarga pelaku ketika kasus ini sudah dalam proses penyidikan. Dalam kesempatan itu, keluarga pelaku memelas dikasihani.

0
senang
Senang
0
sedih
Sedih
0
marah
Marah
0
waduh
Waduh
0
sakit
Sakit
Hakim Agung Ungkap Penyalahgunaan Restorative Justice Berkedok Nikahi Korban
Masuk Login

Log in or create an account now to take advantage of its privileges, and it's completely free!