Selasa, 23/04/2024 - 17:13 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Muhaimin Iskandar Temui Jokowi Sampaikan Hasil Konsolidasi Nasional Kader PKB

ADVERTISEMENTS

Muhaimin menemui Jokowi untuk menyampaikan hasil konsolidasi kader PKB

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat Memperingati Hari Kartini dari Bank Aceh Syariah
ADVETISEMENTS
Ucapan Belasungkawa Zakaria A Rahman dari Bank Aceh

JAKARTA — Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar bersama elit politik PKB lainnya langsung menghadap Presiden Joko Widodo di Istana pada Senin, 31 Oktober 2022. Rombongan Muhaimin bersama elit PKB lainnya ini untuk menyampaikan hasil konsolidasi nasional PKB dengan ribuan kader seluruh Indonesia di Jakarta pada 28-30 Oktober 2022 kemarin. 

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Reza Saputra sebagai Kepala BPKA


Salah satu poin krusial menurut Muhaimin yang disampaikan ke Jokowi adalah mengenai keluhan kader-kader PKB yang menjabat sebagai DPRD tingkat I dan II terkait Perpres Nomor 33 Tahun 2020. 

ADVERTISEMENTS
Manyambut Kemenangan Idul Fitri 1445 H dari Bank Aceh Syariah


Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, Perpres Nomor 33 Tahun 2020 ini dinilai kurang memfasilitasi daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang cukup. Apalagi penggunaan anggaran antara daerah yang mampu dan tidak mampu justru disamaratakan. Sehingga kinerja dan pembangunan daerah tidak maksimal bagi daerah yang memiliki anggaran yang cukup. 

ADVERTISEMENTS
Berita Lainnya:
Gugatan 01 dan 03 Soal Bansos, Pakar Tegaskan Kewenangan MK itu Menghitung Selisih Suara


“Kami memohon untuk merevisi Perpres 33 Tahun 2020. Dimana penggunaan anggaran kerja DPRD berdasarkan realitas anggaran masing-masing kota dan daerah,” ujar Cak Imin usai menemui Jokowi di Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, 31 Oktober 2022.

ADVERTISEMENTS
Mudahkan Hidup Anda!, Bayar PBB Kapan Saja, Di Mana Saja! - Aceh Singkil


“Jadi diserahkan sepenuhnya pada kemampuan daerah, yang mampu memberi kinerja yang sesuai dengan kemampuan anggaran dan yang tidak mampu diperkecil, jadi tidak diseragamkan,” imbuh Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan ini. 

Berita Lainnya:
Fahri Hamzah Sindir Alat Bukti Kubu Anies-Muhaimin di MK Seperti Kliping


Cak Imin menilai, penyeragaman penggunaan anggaran ini dinilai kurang tepat karena menghambat daerah yang memiliki anggaran yang cukup. Cak Imin juga bergembira karena Jokowi menyambut baik usulan-usulan kader PKB yang dihasilkan dari Konsolidasi Nasional kemarin. 


“Yang hari ini diseragamkan, sehingga yang mampu merasa tidak terfasilitasi dengan baik dan daerah yang miskin tidak ada masalah. Oleh karena itu kami berharap tidak diseragamkan lagi, tapi anggaran DPRD itu sesuai dengan Perpres 33 diserahkan sepenuhnya ke fiskal daerah. Itu poin-poin yang kami ajukan dan mendapat respons positif,” kata dia.

Sumber: Republika

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi