Kemitraan yang bisa dilakukan di antaranya dalam program replanting.
JAKARTA — Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Mahmud meminta perusahaan melakukan kemitraan dengan petani untuk meningkatkan produktivitas sawit di dalam negeri. Menurut dia, produktivitas lahan petani sawit di Indonesia masih rendah, yang mana hanya 2 ton crudepalmoil (CPO) per hektare per tahun, sedangkan, produktivitas perkebunan skala besar bisa mencapai 8 ton CPO per hektare per tahun.
“Bedanya 3-5 kali lipat. Makanya kami minta perusahaan melakukan kemitraan untuk menolong petani meningkatkan produktivitasnya,” ujar Musdalifah dalam Konferensi Perubahan Iklim COP27 di Sharm El Sheikh, Mesir, sebagaimana keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (17/11/2022).
Ia menjelaskan kemitraan yang bisa dilakukan antara petani dan perusahaan sawit, di antaranya dalam program replanting, yang mana petani bisa memanfaatkan benih sawit berkualitas seperti yang digunakan oleh perusahaan perkebunan. “Perusahaan juga wajib menolong peningkatan kapasitas petani termasuk dalam pemasaran hasil panena,” kata Musdalifah.
Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas untuk memperkuat perkebunan skala rakyat, diantaranya program kredit usaha rakyat (KUR) dan program smartfarming yang mencakup digitalisasi rantai pasokan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananBelinda Arunawati mengungkapkan, di luar kawasan hutan negara masih terdapat sekitar 7,4 juta hektare lahan yang berstatus areal penggunaan lain yang memiliki tutupan hutan.
“Untuk mencegah konversi hutan, kerja sama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun sub nasional penting untuk dilakukan,” kata Belinda.
Secara keseluruhan, Indonesia memiliki sekitar 95,3 juta hektare tutupan hutan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, kemitraan ini juga bisa mendukung upaya Indonesia untuk menurunkan emisi karbon, salah satunya melalui agenda FOLU Net Sink 2030.
Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruandha Agung Sugardiman mengatakan target agenda ini adalah tingkat penyerapan gas rumah kaca (GRK) di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sudah seimbang atau bahkan lebih besar dibandingkan emisinya pada 2030.
“Target dari FOLU Net Sink 2030 adalah tingkat emisi GRK minus 140 juta ton setara karbondioksida (CO2e),” kata Ruandha.
sumber : Antara
Sumber: Republika
