Transformasi energi baru terbarukan menyasar perbaikan lingkungan.
JAKARTA — Indonesia terus melakukan terobosan agar industri kendaraan listrik bisa terwujud. Target kendaraan listrik tersebut seiring perkembangan tren dunia menggunakan kendaraan dengan bahan bakar ramah lingkungan.
Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Senda Hurmuzan Kanam menerangkan, Kementerian ESDM telah lama mewacanakan kendaraan listrik. Apalagi ini berkaitan dengan ketahanan energi di Indonesia.
“Dua tahun lalu neraca kita kebobolan karena impor minyak terlalu banyak. Padahal energi di dalam negeri cukup,” kata dia dalam FGD dengan tema “Mendukung Percepatan Industri Kendaraan Listrik Nasional” yang diselenggarakan Indonesia Digital Pos mengadakan FGD, Selasa (15/11/2022).
Untuk itu, lanjut dia, perlu dilakukan transformasi energi dari energi BBM ke energi listrik. Solusinya, dengan kendaraan listrik.
“Kita memiliki 130 juta kendaraan motor. Perhari membutuhkan 800 ribu barel, sementara produksi 800 barel. Jadi kebutuhan perhari itu 1,6 juta barel dan separuhnya dari kendaraan motor,” ujar dia.
Saat itu, tambahnya, Pemerintah melakukan konversi kendaraan motor berbasis BBM ke listrik. Apabila target tersebut tercapai, minimal memangkas impor BBM. Untuk mendukung itu, menurut dia, 2020 pemerintah melakukan konversi kendaraan motor listrik 10 unit.
“Di 2021 kami melakukan konversi kendaraan motor 100 unit. Dan tahun ini kami targetkan 1.000 unit,” ungkapnya.
Program ini, kata dia, merupakan bagian edukasi bagi masyarakat. Kendaraan motor BBM bisa dikonversi ke listrik. Saat itu pun pemerintah mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bagi masyarakat.
“Target kami di 2030 ada 13 juta kendaraan motor listrik. Sehingga bisa menurunkan impor BBM,” ujarnya.
Pemimpin Redaksi (Pemred) INDOPOS(dot)CO(dot)ID Juni Armanto mengatakan, bahan baku komponen kendaraan listrik di Indonesia melimpah. Salah satunya sumber daya alam (SDA) nikel yang menjadi bahan baku baterai.
“Selaku regulator, pemerintah harus menyiapkan regulasi. Dan untuk percepatan program mobil listrik, swasta sebagai anak bangsa pun harus berperan aktif,” kata Juni di Jakarta, Selasa (15/11/2022).
Ia mengingatkan, kian menipisnya bahan baku bahan bakar minyak (BBM) jenis fosil. Untuk itu, program kendaraan listrik, harus teralisasi, bukan hanya sekedar wacana saja.
“Peran media harus mengawal program ini, sehingga bukan sekedar wacana tetapi harus teralisasi nyata. Karena manfaat program tersebut akan dirasakan masyarakat luas,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Didi Haryadi, Director of Operations PT Venturindo Engineering mengatakan, di tahun ini pemerintah berharap subsidi untuk BBM bisa dipangkas. Karena nilai subsidi tersebut nilainya sangat besar. Selain itu juga untuk menguranginya emisi dan terkait ketahanan energi nasional.
“Energi harus berkesinambungan dan bisa lebih murah. Jadi untuk mobil listrik pun regulasinya tidak bisa tiba-tiba, namun harus berkesinambungan dengan regulasi lainnya,” ujarnya.
Energi listrik pun, dikatakan dia, harus sinergi dengan energi baru terbarukan (EBT). Sehingga roadmap terkuat konversi dan transisi energi bisa tercapai dan bersinergi.
Tonny H Gultom, Direktur PT Halmahera Persada Lygend yang merupakan unit bisnis dari Harita Nickel menuturkan, pihaknya terus melakukan pembangunan hilirisasi di tambang nikel. Sebelumnya, bahan baku tersebut lebih banyak digunakan untuk pembuatan stainless steel.
“Waktu itu kami fokus untuk pembuatan stainless steel, namun sejalan perkembangan kami fokus untuk bahan baku baterai mobil listrik,” tuturnya.
Menurut dia, produksi bahan baku untuk baterai mobil listrik dimulai 2021 lalu. Dan, produksi ini pertama di Indonesia.
“Bicara kebutuhan mobil listrik ini masih sangat panjang. Dari bahan baku tambang hingga bahan baku untuk pembuatan baterai,” ujar dia.
Tentu saja, lanjut dia, ini harus didukung oleh investasi yang tidak sedikit. Kendati, perkembangan kendaraan listrik ke depan akan baik. Salah satunya dengan dukungan pemerintah saat ini.
“Dengan demikian kami bisa memberikan kontribusi pada program pembangunan kendaraan listrik. Meskipun ini tantangan bagi Indonesia, karena memiliki potensi nikel terbesar di dunia,” ucapnya
“Tentu saja ini bisa menjadi opportunity bagi Indonesia, dan jadi pemain produk baterai. Bukan saja baterai untuk mobil listrik saja, tetapi baterai lainnya,” kata dia.
Pada penutupan kegiatan FGD, Direktur Utama PT Indonesia Digital Pos Syarief Hidayatullah mengingatkan, pentingnya transformasi energi fosil ke energi baru terbarukan. Kendati, pemerintah harus mempersiapkan dari sisi hukum hingga hilirnya.
“Kami berharap dari kegiatan ini menghasilkan kolaborasi regulasi yang tengah disusun,” ujarnya.
Apalagi, menurut dia, program transformasi energi baru terbarukan ini memiliki dampak positif bagi lingkungan dan ketahanan energi nasional.
“Jadi dengan energi baru terbarukan tidak lagi ada polusi dan ramah lingkungan. Dan juga efisiensi penggunaan bahan bakar fosil yang kian menipis,” ujarnya.
