Polresta Bogor mengeluarkan SP3 kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan penanganan kasus pemerkosaan pegawai Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) oleh empat rekan kerjanya terus dilanjutkan. Mahfud pun memerintahkan Polresta Bogor melanjutkan pengusutan kasus tersebut.
Hal itu lantaran surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Polresta Bogor kasus tersebut dibatalkan, setelah Mahfud melakukan rapat bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Kompolnas, Kejaksaan Agung, dan perwakilan Kemenkop UKM di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022).
“Oleh sebab itu kepada empat tersangka dan tiga saksi, yaitu N, MF, WH, ZPA (tersangka), kemudian saksinya yang juga dianggap terlibat itu, A, T, dan H itu supaya diproses ke pengadilan,” kata Mahfud dalam keterangan video dari Humas Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (22/11/2022).
Kasus itu sempat berhenti karena mendapat SP3 dengan alasan laporan telah dicabut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, alasan SP3 karena pencabutan laporan itu tidak benar secara hukum. Di dalam hukum, laporan tidak bisa dicabut, sementara pengaduan dapat dicabut.
“Kalau laporan, polisi harus menilai. Kalau tidak cukup bukti, tanpa dicabut pun dihentikan perkaranya. Akan tetapi, kalau cukup bukti meskipun yang melapor menyatakan mencabut, perkara harus diteruskan. Beda dengan pengaduan yang itu berdasarkan delik aduan. Kalau pengaduan, begitu yang mengadu mencabut maka perkara menjadi ditutup,” ucap Mahfud.
Mahfud menegaskan, tidak ada konsep restorative justice dalam kejahatan yang serius. Oleh karena itu, perkara tersebut harus terus dibawa ke pengadilan. “Kalau kejahatan yang serius, yang ancamannya misalnya lebih dari empat tahun atau lebih dari lima tahun itu tidak ada restorative justice,” ujarnya.
Mahfud menyebutkan, kasus korupsi, pencurian, pembunuhan, dan perampokan tidak ada restorative justice. Jenis kasus itu harus terus dibawa ke pengadilan. “Karena ini banyak yang salah kaprah. Ada orang tertangkap korupsi, lalu minta restorative justice. Tidak ada restorative justice di dalam kejahatan,” kata Mahfud menegaskan.
Seorang pegawai perempuan Kemenkop UKM berinisial ND dilaporkan diperkosa empat rekan kerjanya saat perjalanan dinas di luar kota. Pemerkosaan ini terjadi di salah satu hotel, kawasan Bogor, Jawa Barat, 6 Desember 2019.
Sumber: Republika