Politik identitas harus ditinggalkan untuk menghindari polarisasi di masyarakat.
JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta peserta Pemilu 2024 mendatang tidak menggunakan pendekatan identitas demi dipilih masyarakat. Ma’ruf meminta agar pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun calon anggota legislatif mengedepankan program-program.
“Dalam mengkampanyekan calon itu semestinya memang tidak menggunakan pendekatan identitas, agama, ras, etnis, tetapi pendekatannya adalah program-program,” ujar Ma’ruf dalam siaran persnya di sela kunjungan kerjanya ke Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (25/11/2022).
Ma’ruf mengatakan, langkah tersebut perlu dilakukan demi menghindari polariasi atau pembelahan di tengah masyarakat. Sebab, kata dia, dari pengalaman Pemilu sebelumnya, menggunakan politik identitas kerap berdampak pada terbelahnya masyarakat.
“Saya kira kita kan sudah berkali-kali mengadakan pemilu, pilpres, dan kita sudah merasakan kalau kita menggunakan pendekatan identitas itu bisa membawa keterbelahan,” ujar Ma’ruf.
Dia mengimbau para kandidat yang akan maju di pemilu mendatang lebih menekankan pada fokus program-programnya. Selain itu, dia juga meminta para elit-elit politik tidak menggunakan istilah-istilah yang bisa memicu pembelahan di tengah masyarakat.
“Seperti pemilu yang lalu penyebutan yang kurang baik ya, barangkali itu harus dihindari untuk menjaga keutuhan bangsa dan kesatuan,” ujar Ma’ruf.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga mengingatkan agar dalam kampanye para elite politik untuk mengedepankan sikap santun dan saling menghargai. Dia juga berharap, narasi yang perlu dibangun sikap siap menang dan siap kalah.
Sehingga, jika hasil pemilu tidak sesuai dengan harapan, tidak disikapi dengan langkah destruktif. “Jangan siap menang tapi tidak siap kalah, itu nanti kemudian mengambil langkah-langkah yang destruktif, ya, yang kurang baik,” ujarnya.
Mantan Rais Aam PBNU ini mengingatkan Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi lima tahunan yang perlu tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. “Kalau soal pilihan itu terserah masing-masing pemilih, ya, tapi jangan mengkampanyekan hal-hal yang bisa menimbulkan keterbelahan. Kita ada dalam alam demokrasi, orang boleh memilih siapa yang sesuai dengan hati nuraninya,” ujarnya.
Sumber: Republika
