Cakupan vaksinasi Polio secara nasional harus capai 95 persen untuk mengatasi KLB.
JAKARTA — Pakar Keamanan dan Ketahanan Kesehatan dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menyatakan, pemerintah harus memperluas cakupan vaksinasi polio hingga 95 persen secara nasional untuk mengakhiri kejadian luar biasa (KLB) polio pada anak. “Yang harus diperbuat segera adalah program vaksinasi nasional yang menargetkan anak mencakup di bawah lima tahun dibuat dengan target cakupan 95 persen dari populasi anak,” katanya, Senin (28/11/2022).
Belajar dari sejumlah negara yang berhasil menangani polio seperti Sudan dan Afrika, kata dia, pemberian vaksin polio harus diberikan dalam dua putaran. Ia menjelaskan, pada umumnya keberhasilan dari vaksinasi tersebut baru dapat terlihat setelah 18 bulan kemudian. Dalam kurun waktu itu, KLB dapat dinyatakan berakhir jika tidak ada lagi kasus polio atau lumpuh layuh yang terdeteksi di dalam masyarakat.
Diakuinya bila target 95 persen itu tidak dapat dengan mudah diraih, karena adanya pandemi COVID-19 yang dibarengi dengan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan adanya konspirasi terkait vaksin. Oleh karenanya, pemerintah harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam memperluas pemberian vaksin pada anak, utamanya pada anak di bawah lima tahun.
“Karena adanya konspirasi yang tidak memadai dan tidak dikontrol oleh pemerintah saat ini, artinya kita memerlukan strategi komunikasi risiko yang tepat dengan mengajak stakeholder,” kata epidemiolog itu.
“Jadi satu kali ‘outbreak’ polio itu dinyatakan berakhir ketika dalam kurun waktu 18 bulan tidak lagi ada terdeteksi virus polio di masyarakat termasuk tidak ada lagi kasus lumpuh layu dan ini tentu harus ditunjang dengan adanya surveilans yang kuat dan itu harus segera dilakukan,” tambahnya.
Ia menekankan, dalam merespon KLB polio, perluasan vaksinasi harus diimbangi dengan pemberian tata laksana yang benar pada kasus dan perbaikan sanitasi di seluruh wilayah Indonesia. Hal lain yang turut harus diperkuat adalah melakukan surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP).
“Ini sangat penting, misalnya satu kasus polio yang terjadi, itu bisa mewakili setidaknya 200-an kasus infeksi yang terjadi di masyarakat dan ini artinya ketika ada satu saja itu kasus polio sudah bisa dinyatakan sebagai KLB, itu menyangkut respon,” katanya.
Dirinya berharap pemerintah benar-benar serius dalam mencegah KLB polio semakin meluas. Sebab, pemberian respon pada polio tidak dapat hanya dilakukan di satu daerah terdampak saja. Melainkan diterapkan secara nasional guna mencegah kasus semakin banyak.
“Respon dalam menghadapi KLB polio utamanya adalah adanya rencana yang sangat cepat, tepat dan kuat. Itu prinsip dari respon outbreak, karena keterlambatan akan jauh memakan banyak korban ketika kelumpuhan menetap juga bisa mengakibatkan kematian,” kata Dicky Budiman.
sumber : Antara
Sumber: Republika
