PKS tegas menolak masa jabatan presiden tiga periode dan penundaan pemilu.
JAKARTA — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera tak melarang hak berkumpul dan berserikat. Namun, gerakan relawan yang justru menyatakan kesiapannya untuk tempur dengan pihak yang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurutnya salah bagi demokrasi.
“Kehadiran Pak Jokowi itu kan seperti cap stempel bahwa gerakan ini gerakan yang boleh, legal, dan baik untuk negeri. Presiden itu kepala negara loh, gerakan-gerakan yang membuat negara ini turun kelas harusnya ditolak sama presiden,” ujar Mardani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Di samping itu, kehadiran Jokowi dan pernyataan relawan tersebut seakan membuka kembali wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Padahal, masa jabat Jokowi akan selesai pada 2024.
“Khawatir tiga periode, karena gerakan relawan bukannya berhenti malah jalan terus, berbahaya. Tolak tiga periode dan dorong Pak Jokowi, udah serahkan ke partai politik urusan capres 2024,” ujar Mardani.
Menurut Mardani, sudah tidak tepat bagi Jokowi untuk menghadiri acara relawan yang merupakan pihak yang mendukungnya. PKS menilai hal tersebut justru mencoreng kinerjanya selama 10 tahun dan juga menunjukkan sikap penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.
“Haknya semua untuk berkumpul dan berserikat, tetapi sebagai presiden mendekati Pilpres 2024 jangan lagi sibuk dengan relawan. Sibuk, fokus melaksanakan tugas sebagai presiden dan kepala negara,” ujar Mardani.
PKS, jelas Mardani, tegas menolak wacana tiga periode masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, sudah waktunya bagi Jokowi untuk menyerahkan kepemimpinan periode berikutnya kepada partai politik yang akan mengusung calon presiden (capres).
“Haknya rakyat, pemilu tiap lima tahun sekali. Berikan kepada rakyat kesempatan untuk mengevaluasi kita-kita yang di 2019 sudah dapat amanat dan peluangnya ada dan saya malah berbahaya dengan gerakan (relawan),” ujar anggota Komisi II DPR itu.
Sumber: Republika
