Rabu, 24/04/2024 - 19:05 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

ASIAINTERNASIONAL

Soal PMI, RI-Malaysia Dorong Implementasi One Channel System

ADVERTISEMENTS

RI menekankan pentingnya pembangunan community learning center di Semenanjung.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat Memperingati Hari Kartini dari Bank Aceh Syariah
ADVETISEMENTS
Ucapan Belasungkawa Zakaria A Rahman dari Bank Aceh

 JAKARTA — Pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan ini yakni masalah perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Reza Saputra sebagai Kepala BPKA

Jokowi pun menyambut baik komitmen PM Malaysia Anwar Ibrahim yang berjanji akan memberikan perlindungan bagi PMI. Ia juga berharap One Channel System untuk perekrutan dan penempatan PMI bisa benar-benar diimplementasikan bersama.

ADVERTISEMENTS
Manyambut Kemenangan Idul Fitri 1445 H dari Bank Aceh Syariah

“Saya menyambut baik komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Saya sangat berharap One Channel system untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia benar-benar bisa kita jalankan bersama,” ujar Jokowi dalam keterangan pers bersama di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (9/1/2023).

ADVERTISEMENTS
Berita Lainnya:
Dampak Peningkatan DBD, PMI Solo Kekurangan Stok Trombosit 

Selain itu, Jokowi juga kembali meminta mengenai pentingnya pembangunan community learning center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia. 

ADVERTISEMENTS
Mudahkan Hidup Anda!, Bayar PBB Kapan Saja, Di Mana Saja! - Aceh Singkil

 

Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berkomitmen untuk menghindari isu yang bisa merenggangkan hubungan kedua negara. Bagi Anwar, Indonesia merupakan negara yang istimewa.

Terkait masalah tenaga kerja Indonesia (TKI), Anwar menegaskan bahwa penyelesaiannya harus lebih menyeluruh. Hukuman cambuk yang sudah dihentikan pun dinilainya bukan menjadi penyelesaian. Menurut dia, hukuman cambuk bukan hukuman yang manusiawi.

Berita Lainnya:
Mahasiswa Kedokteran Korsel Minta Pengadilan Hentikan Kenaikan Kuota

“Jadi soal TKI ini yang mengguris perasaan ramai rakyat Indonesia bukan saja pemerintah dan saya tahu benar karena saya berpengalaman di penjara yang sama, mendengar pada ketika itu kesan cambokan ke atas mereka dan saya tidak pikir ini satu yang manusiawi dan alhamdulillah untuk tahun ini dan tahun lalu 2022 soal cambok itu sudah dihentikan tetapi itu bukan penyelesaian. Penyelesaiannya harus lebih menyeluruh supaya nasib pekerja di peringkat bawahan itu dapat dibela,” papar dia.

 

Sumber: Republika

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi