Rabu, 24/04/2024 - 17:51 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

EKONOMIPERTANIAN

Peternak Minta 1,5 Juta Ekor Ayam Diserap per Pekan

ADVERTISEMENTS

Peternak meminta kepada pemerintah untuk menyerap ayam sebanyak 1,5 juta ekor.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat Memperingati Hari Kartini dari Bank Aceh Syariah
ADVETISEMENTS
Ucapan Belasungkawa Zakaria A Rahman dari Bank Aceh

 JAKARTA — Peternak meminta kepada pemerintah untuk menyerap ayam peternak mandiri sebanyak 1,5 juta ekor per pekan. Langkah penyerapan itu diharapkan bakal mengerek kenaikan harga ayam peternak sesuai acuan pemerintah.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Reza Saputra sebagai Kepala BPKA

“Kami peternak UMKM mandiri menuntut pemerintah menyerap ayam hidup atau karkas sebanyak 1,5 juta ekor per minggu,” kata Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Alvino Antonio, saat menggelar demonstrasi di Kantor Kementerian Perdagangan, Selasa (10/1/2023).

ADVERTISEMENTS
Manyambut Kemenangan Idul Fitri 1445 H dari Bank Aceh Syariah
Berita Lainnya:
Menteri ESDM: Regulasi Tambah Saham di Freeport Sedang Disiapkan

Aksi tuntutan dalam demonstrasi itu digelar akibat anjloknya harga ayam di level peternak hingga Rp 15 ribu per kg sejak masa liburan Natal dan Tahun Baru 2023. Sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022, harga acuan harga ayam di tingkat peternak sebesar Rp 21 ribu per kg hingga 23 ribu per kg.  

ADVERTISEMENTS

“Harga itu juga di bawah biaya produksi ayam sebesar Rp 19.500-Rp 20.500 per kg. Kerugian kami selama 2022 karena harga ayam di kandang turun mencapai Rp 3,2 triliun. Itu akumulasi peternak mandiri secara nasional,” jelasnya.

ADVERTISEMENTS
Mudahkan Hidup Anda!, Bayar PBB Kapan Saja, Di Mana Saja! - Aceh Singkil
Berita Lainnya:
Laba DCII Melesat 40 Persen pada 2023

 

Selain itu, Alvino juga meminta agar pemerintah secepatnya menerbitkan Peraturan Presiden tentang perlindungan peternak UMKM mandiri ayam ras. Lebih lanjut, pihaknya pun mendesak Presiden untuk segera mengevaluasi kinerja Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kemenko Bidang Perekonomian, Satgas Pangan.

“Karena kami sebagai pelaku usaha UMKM masih belum merasakan keberadaan lembaga negara tersebut. Justru tuntutan kami terabaikan dan kami masih terombang-ambing dalam suatu sistem ekonomi yang tidak pro peternak UMKM mandiri,” lanjut Alvino.

Sumber: Republika

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi