Sudah seharusnya ada pergeseran diskursus ke program dan gagasan.
JAKARTA — Pengamat politik UGM, Mada Sukmajati menilai, perbincangan seputar Pilpres 2024 masih terbatas figur calon pemimpin. Menjelang tahun politik yang semakin dekat, sudah seharusnya ada pergeseran diskursus ke program dan gagasan.
Narasi pilpres masih terjebak kepada nama, mengasumsikan kalau setiap nama punya program yang jelas mulia. Padahal, itu belum jelas, belum kelihatan adu gagasan Sang Nahkoda akan membawa kapal besar Indonesia ke mana lima tahun ke depan.
Mada berpendapat, sepanjang diskursus seperti ini masih berkembang, politik programatis tidak dapat berkembang. Ia merasa, ini sangat ironis jika diskursus seperti ini masih belum berubah mengingat pemilu sendiri sudah sangat dekat.
“Ini sangat ironis, mau dibawa ke mana Indonesia ke depan sampai sekarang belum tahu,” kata Mada, Kamis (12/1/2023).
Pakar hukum tata negara UGM, Andi Sandi menuturkan, sudah saatnya kandidat ini didorong lebih fokus menawarkan program kerja lima tahun mendatang. Selain itu, tensi dan polarisasi perlu dikurangi, terutama melibatkan politik identitas.
Ia merasa, ini tidak baik bagi kontestasi politik dan ketika memanfaatkan isu SARA ini tidak menyelesaikan masalah. Andi menekankan, dalam proses kampanye memang terdapat kecenderungan dari kandidat politik untuk saling menyerang.
Ini salah satu isu yang perlu jadi perhatian dari Pemilu 2024. Perlu dipahamkan saat menonjolkan program tidak perlu mendiskreditkan calon lain karena efeknya masyarakat makin terpecah, padahal Indonesia dibangun di atas pondasi persatuan.
“Menonjolkan diri boleh tapi tidak dengan menginjak yang lain,” ujar Andi.
Adapun, pakar komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad menilai, disinformasi berpeluang tumbuh subur di tengah lanskap masyarakat modern yang lekat dengan penggunaan media sosial. Serta, di tengah pertarungan politik dengan polarisasi yang kuat.
Dalam dunia politik, informasi menjadi oksigen, kunci yang menggerakkan semua persepsi, bahkan semua perilaku. Kalau zaman dulu dari media massa memiliki gatekeeper teman-teman wartawan, di sini siapapun bisa jadi content creator.
“Di sini ada peluang hoaks dengan mudah diproduksi dan dengan cepat tersebar,” kata Nyarwi.
Usaha menekan penyebaran hoaks memang telah bermunculan, baik gerakan literasi maupun upaya-upaya melalui Kominfo. Nyarwi menilai, elit politik cukup hati-hati dalam menyebarkan informasi melalui media sosial demi menjaga citra dirinya.
Kondisi ini membawa harapan untuk meredanya hoaks, Tapi, kunci penentu dipegang elite politik dan kesadaran lakukan komunikasi politik secara bijak. Ia menilai, bermain hoaks seperti main api, dapat merugikan pula aktor yang berkontestasi.
“Komunikasi politik yang baik bukan hanya persuasif tapi mencerahkan dan menginspirasi,” ujar Nyarwi.
Sumber: Republika
