P2G sebut harus ada perubahan paradigma dalam mendisiplinkan siswa di sekolah.
JAKARTA — Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendorong dilakukannya gerakan transformatif oleh sekolah berkaitan dengan pembentukan aturan disiplin. Di mana, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan anak dan orang tua siswa dalam membuat aturan disiplin sekolah.
“Jangan lagi aturan hanya dibuat eksklusif oleh guru. Siswa dan orang tua pasif menerima saja. Harus ada kesepakatan bermakna. Jika itu dilakukan, maka akan terbentuk ekosistem sekolah yang demokratis, dialogis, dan partisipatif,” jelas Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, kepada Republika, Selasa (24/1/2023).
Iman menjelaskan, saat ini aturan sekolah masih dirasa semata-mata sebagai alat untuk menghukum siswa. Dia mengatakan, cara pandang pemberian sanksi bagi siswa, seperti yang berambut panjang, tidak bisa lagi dengan cara-cara lama, yaitu rambut siswa dipotong dengan asal-asalan oleh guru.
Iman menerangkan, siswa sekolah yang berusia remaja masih didorong oleh perasaan ‘jaim’ atau jaga image yang tinggi dalam dirinya. Anak remaja secara psikologis pantang untuk dipermalukan, apalagi menyangkut fisik mereka. Sebaliknya, anak remaja ingin didengarkan apa yang menjadi isi hatinya, dihargai pendapatnya, dan diajak dialog bersama.
“Seandainya mencukur siswa ada di aturan sekolah, mengapa guru memotongnya asal-asalan? Ini rasanya kurang pas. Coba misalkan guru memotongnya rapi, enak dipandang, besar kemungkinan anak dan orang tua tidak mempermasalahkannya,” kata guru honorer itu.
Inti dari yang dia sampiakan adalah harus ada perubahan paradigma dalam mendisiplinkan siswa yang di antaranya dengan mengembangkan disiplin positif. Disiplin positif, kata dia, adalah cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak.
“Dalam praktiknya anak diajarkan memahami konsekuensi perilaku mereka. Disiplin positif mengajarkan anak rasa tanggung jawab dan penhormatan dalam berinteraksi dengan lingkungan,” jelas dia.
Sebelumnya, P2G menanggapi terkait orang tua siswa SD Negeri 13 Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, yang memotong paksa rambut guru bernama Ulan Hadji karena rambut anaknya dipotong. Menurutnya, aturan hukuman potong rambut siswa harus dihapus.
“Sekolah harus mereformulasi aturan mengenai atribut siswa dan tampilan rambut siswa. Asosiasi siswa rambut gondrong adalah anak nakal merupakan warisan cara pandang lama dari Orde Baru yang mesti ditinggalkan. Bahwa ciri premanisme dan anak laki-laki nakal adalah berambut gondrong,” kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim.
Kemudian, ia melanjutkan zaman dahulu rambut gondrong itu merupakan ciri premanisme dan anak laki-laki nakal. Padahal, hal itu belum tentu benar. Misalnya, sekolah seperti Pangudi Luhur tidak mempermasalahkan siswanya berambut gondrong.
“Dan prestasi siswanya tetap tinggi. Sepanjang anak-anak memahami tujuan dan peraturan sekolah secara umum,” kata dia.
Sumber: Republika
