PBNU ingatkan prinsip demokrasi dan good governance terkait jabatan kades
JAKARTA— Ketua PBNU di Bidang Hukum dan Pendidikan, Mohamad Syafi’ Alielha menanggapi terkait para kepala desa yang menuntut perpanjangan masa jabatan menjadi sembilan tahun. Menurutnya, tuntutan itu hanya menunjukkan keserakahan atas kekuasaan.
“Undang-Undang (UU) sekarang mengatur masa jabatan enam tahun dan kalau tidak salah bisa tiga kali, itu sudah sangat cukup. Prinsip demokrasi dan good governance mensyaratkan adanya pembatasan kekuasaan,” katanya saat dihubungi Republika.co.id pada Rabu (25/1/2023).
Kemudian, dia melanjutkan semakin lama sebuah kekuasaan bukan semakin baik buat demokrasi dan kepentingan masyarakat tapi akan cenderung mengarah pada terpusatnya kekuasaan ke hanya beberapa pihak. “Dan akan membuat kekuasaan menyimpang dari tujuan kebaikan bersama,” kata dia.
Dia menambahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengurusi 200 juta orang lebih dari Sabang sampai Merauke saja berdasarkan semangat reformasi dibatasi hanya dua kali.
“Apalagi kepala desa yang hanya mengurusi ribuan orang. Menurut saya, Undang-Undang sekarang sudah lebih dari cukup,” kata dia.
Sebelumnya diketahui, Pada Selasa (17/1/2023) lalu, ratusan kades menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta. Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kades dari enam tahun menjadi sembilan tahun lewat revisi UU Desa.
Pada hari yang sama, politisi PDIP Budiman Sudjatmiko menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. Usai bertemu, Budiman menyebut Presiden Jokowi setuju dengan tuntutan memperpanjang masa jabatan kades menjadi sembilan tahun itu.
Kemarin, Senin (23/1/2023), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengusulkan agar masa jabatan kades diperpanjang jadi sembilan tahun dengan maksimal tiga periode.
Dengan begitu, seorang kades bisa menjabat selama 27 tahun. Untuk diketahui, UU Desa saat ini mengatur masa jabatan kades enam tahun dengan maksimal tiga periode, sehingga total 18 tahun.
Sumber: Republika
