Kritikus mengatakan, pemilihan yang direncanakan militer tidak akan bebas atau adil karena tidak ada media bebas. Sementara sebagian besar pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi dan Suu Kyi telah ditangkap. Partai tersebut telah menyatakan tidak akan menerima atau mengakui pemilu. Mereka menggambarkan pemilu yang digelar militer adalah “palsu”. Menurut mereka, pemilu merupakan taktik militer untuk mendapatkan legitimasi politik dan pengakuan internasional.
Rencana pemilu ini juga ditentang oleh Pemerintah Persatuan Nasional. Pemerintah tandingan ini dibentuk oleh anggota parlemen terpilih yang dilarang mengambil kursi ketika tentara merebut kekuasaan. Pemerintah Persatuan Nasional berfungsi sebagai administrasi nasional paralel bawah tanah.
Satuan-satuan dari Tentara Nasional Rakyat, sayap bersenjata dari gerakan pro-demokrasi yang dilarang, telah berusaha mengganggu persiapan pemilu. Mereka menyerang aparat pemerintah militer yang sedang melakukan survei penduduk untuk menyusun daftar pemilih.
Sementara itu, Suu Kyi yang merupakan kepala pemerintahan de facto, telah ditangkap dan ditahan sejak kudeta. Pada Desember, pengadilan memvonis Suu Kyi tujuh tahun penjara atas tuduhan korupsi. Militer menjatuhkan berbagai tuduhan terhadap Suu Kyi dengan total hukuman penjara 33 tahun.
Pendukung Suu Kyi dan analis independen mengatakan, berbagai tuduhan terhadap dia dan sekutunya merupakan upaya untuk melegitimasi perebutan kekuasaan oleh militer. Junta ingin menyingkirkan Suu Kyi dari politik sebelum menggelar pemilu.
Suu Kyi ditahan di gedung terpisah yang baru dibangun di penjara di Ibu Kota, Naypyitaw, dekat gedung pengadilan tempat persidangannya digelar. Persidangan Suu Kyi selalu digelar secara tertutup. Militer memberikan perintah kepada pengacara Suu Kyi untuk bungkam dan tidak berbicara ke media.
Suu Kyi merupakan putri pahlawan kemerdekaan Myanmar, Jenderal Aung San. Suu Kyi menghabiskan hampir 15 tahun sebagai tahanan politik di bawah tahanan rumah antara 1989 dan 2010.
sumber : AP
Sumber: Republika
