Salah satu wilayah yang mendapatkan antusiasme tinggi dalam program ini yakni Kota Palembang, ada lebih dari 1.000 pedagang mendaftar administrasi awal. Ketua IKAPPI Palembang, Franky menilai program ini terbilang sukses dengan ribuan pedagang pasar yang antusias untuk mendaftar. Sebanyak 1.000 pedagang lulus administrasi awal IKAPPI. Namun, hanya 24 orang yang berhasil akad dengan Bank BTN.
“Harapan kami kalau ada skema KPR subsidi lagi, administrasinya lebih dimudahkan. Karena pedagang itu sangat mampu, omzet seharinya ada yang bisa lebih dari sejuta, cuma cicilan sejuta sebulan pasti terlunasi,” kata Franky.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, Indonesia saat ini memiliki permasalahan backlog kepemilikan rumah sebesar 12,75 juta, 50 persen rumah MBR yang tidak layak huni, 4 juta backlog kepemilikan rumah pekerja informal, dan rasio mortgage kepada PDB hanya 3 persen. Terdapat kebutuhan rumah yang belum sepenuhnya tersalurkan kepada sektor informal dengan 7,4 juta RT informal menghuni rumah tidak layak huni dan 4,3 juta belum memiliki rumah.
Selama ini, program KPR subsidi yang dicanangkan Pemerintah memang menyasar pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Akan tetapi, pekerja informal tidak banyak yang dapat mengaksesnya. Pendapatan tidak tetap yang tidak tercatat menjadi alasan utama mereka tidak layak untuk mendapatkan KPR.
“Padahal pangsa pasar MBR sebanyak 65 persen berasal dari pekerja informal,” ujar Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida.
Tentunya, kata Totok, ini menunjukkan potensi sektor informal sangat besar. Peminatnya pun sangat besar, karena REI sudah didatangi berbagai asosiasi pekerja informal untuk difasilitasi program KPR subsidi.
“Ini bagus, dengan berbagai skema KPR subsidi tahun ini perkiraan akan naik MBR yang memiliki rumah. Karena sektor informal ini punya kemampuan,” kata Totok.
Akan tetapi, pihaknya juga menaruh perhatian pada besarnya hutang pinjaman online yang banyak menjerat masyarakat berpenghasilan rendah. Kebanyakan dari mereka meminjam dengan utang pokok kecil, namun bunga yang membengkak membuat mereka masuk kolektibilitas lima dan tidak layak untuk mendapatkan KPR.
“Kami sudah ajukan permohonan ke OJK untuk ini dipertimbangkan, kami usulkan utang pokok di bawah Rp 5 juta tetap bisa ambil KPR. Kan kasihan mereka (pekerja informal), hanya karena beli tivi lewat pinjol tidak bisa beli rumah,”kata Totok.
Ekspansi KPR Subsidi Bank BTN
Pemerintah membidik target rasio keterhunian rumah dan rumah layak mencapai 100 persen pada 2045. Saat ini Pemerintah melalui berbagai instrumen fiskal telah berupaya mendukung pengembangan sektor perumahan bagi MBR antara lain melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), pembangunan Rusun dan Rusus, serta insentif pajak berupa pembebasan PPN dan PPh 1 persen untuk rumah sederhana dan sangat sederhana.
Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, sejak 2010, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program FLPP total sebesar Rp 79,77 triliun untuk membiayai pembangunan 1.169.579 unit rumah MBR dengan nilai Rp100,32 triliun.
“Selama lima tahun terakhir alokasi SBUM bagi MBR rata-rata mencapai Rp774 miliar untuk membantu 186.174 MBR setiap tahunnya. Pemerintah juga merealisasikan SSB sebesar Rp2,57 triliun pada tahun 2022 untuk membiayai 769.903 unit rumah MBR,” jelas Rionald beberapa waktu lalu.
Sebagai tambahan informasi, di tahun 2022, melalui program bantuan pembiayaan perumahan, Pemerintah telah berhasil memfasilitasi 243.598 rumah tangga. Pada tahun 2023 ditargetkan pemberian bantuan pembiayaan perumahan senilai Rp30,58 triliun untuk 232.072 unit rumah untuk FLPP, SBUM, dan Tapera.
PT Bank Tabungan Negara (Tbk) atau Bank BTN, sebagai kontributor utama program ini, tahun ini semakin mantap dalam ekspansi KPR subsidi. Bank BUMN yang fokus pada segmen perumahan ini telah membuka tahun 2023 dengan mengantongi dana sebesar Rp 4,13 triliun dari right issue dan penyertaan modal negara (PMN).
