Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk mencapai zero backlog pada 2045, dibutuhkan tambahan pasokan hunian mencapai lebih dari 14 juta unit. Untuk itu, pihaknya mengajukan beberapa usulan skema untuk mencapai target ini.
“Skema baru KPR FLPP, skema baru KPR SSB, Rent to Own untuk MBR Informal, KPR dengan skema Staircasing Shared Ownership (SSO), Penetapan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), dan pengalihan dana subsidi uang muka ke pembayaran pajak pembeli,” ujar Haru dalam pernyataannya, Kamis (26/1/2023).
Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar menambahkan, pihaknya mengusulkan skema baru KPR FLPP dengan masa tenor subsidi selama 10 tahun dan bunga lima persen. “Tahun berikutnya diberlakukan penyesuaian skema mengikuti perbaikan ekonomi debitur KPR Subsidi,” ujar Hirwandi.
Lima usulan lainnya yakni skema baru KPR SSB akan diberikan dengan tenor subsidi hanya 10 tahun dan mengalami penyesuaian seiring perbaikan ekonomi debitur dengan bunga sebesar tujuh persen. Adapun dengan skema KPR rent to own (RTO), MBR informal dapat menikmati fasilitas sewa selama enam bulan sebelum mendapatkan KPR.
Skema staircasing shared ownership (SSO) menawarkan skema kepemilikan secara bertahap untuk rumah subsidi, yang mana tahap pertama yaitu sewa dan KPR, lalu tahap kedua yakni KPR. Selanjutnya BTN juga mengusulkan penetapan standarisasi imbal jasa penjaminan (IJP) dan usulan mengalihkan dana subsidi bantuan uang muka (SBUM) untuk pembayaran biaya pajak pembeli (BPHTB).
Dalam program penyaluran KPR subsidi, Bank BTN menguasai pasar terbesar dengan porsi sebesar 83,6 persen. Berdasarkan data realisasi KPR Subsidi BTN pada tahun 2019– 2022, sektor informal berkontribusi berkisar 7– 14 persen per tahun. Tidak hanya itu, Bank BTN merupakan penyalur KPR BP2BT terbesar pada tahun 2022 yaitu sebanyak 11.430 unit atau dengan porsi sebesar 96,2 persen dari total 11.882 unit dari keseluruhan penyalur.
Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Bank BTN Teguh Wahyudi mengatakan, untuk tahun ini, Bank BTN menargetkan penyaluran KPR subsidi untuk pekerja informal sebesar 20 ribu unit. “Kita berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan KPR di atas 10 persen. Target penyaluran KPR subsidi pekerja informal 2023 yaitu 20 ribu, dengan 16 ribu konvensional dan 4000 ribu unit syariah,” kata Teguh kepada Republika.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah menilai, tahun ini penyaluran KPR Bank BTN memiliki prospek yang sangat bagus, yang didukung dengan pulihnya ekonomi pasca pandemi. Di sisi lain, dukungan pemerintah kepada BTN cukup besar seperti terlihat dari PMN pemerintah yang secara konsisten diberikan untuk BTN. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk pembangunan sejuta rumah.
“Ekspansi KPR dari BTN tahun ini diperkirakan akan lebih besar walaupun ada tantangan kenaikan suku bunga. Tetapi adanya subsidi pemerintah akan membantu penyaluran KPR akan tetap tinggi,” ujar Piter.
Sumber: Republika
