Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin pada Rabu (8/3/2023) menyampaikan keinginan untuk memperdalam keamanan dan hubungan dengan Mesir. Namun, AS khawatir dengan hak asasi manusia di Mesir.
KAIRO — Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin pada Rabu (8/3/2023) menyampaikan keinginan untuk memperdalam keamanan dan hubungan dengan Mesir. Namun, AS khawatir dengan hak asasi manusia di Mesir.
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi telah menindak perbedaan pendapat politik, termasuk kritikus liberal dan lawan Islam. Kelompok hak asasi manusia mengatakan, puluhan ribu orang telah ditahan. Banyak yang ditahan dalam penahanan pra-sidang untuk jangka waktu yang lama.
“Saya sepenuhnya berharap dia mengangkat hak asasi manusia, menghormati kebebasan fundamental,” kata seorang pejabat senior pertahanan AS yang berbicara tanpa menyebut nama.
Sisi mengatakan, keamanan Mesir adalah hal terpenting dan pemerintah mempromosikan hak asasi manusia dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti pekerjaan dan perumahan. Amerika Serikat telah lama memberikan bantuan militer dan bantuan lainnya dalam jumlah besar ke Mesir. Bantuan ini diberikan sejak Mesir menandatangani kesepakatan damai dengan Israel pada 1979. Washington telah menahan sejumlah kecil bantuan militer ke Kairo, dengan alasan kegagalan untuk memenuhi persyaratan hak asasi manusia.
“Mesir seharusnya tidak mendapat cek kosong dari Amerika Serikat ketika terus melanggar hak asasi manusia, dan saya berharap Menteri Austin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pesan itu kepada Presiden Sisi,” kata Senator Demokrat AS, Chris Murphy kepada Reuters.
Presiden AS Joe Biden telah berjanji untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai inti dari kebijakan luar negerinya. Para pembela hak asasi manusia telah mendorong Washington untuk lebih keras terhadap Sisi. Tetapi beberapa pejabat AS dan mantan pejabat AS mengatakan, Washington hanya dapat mengambil langkah terbatas terhadap Mesir dan sekutu lainnya dalam masalah hak asasi manusia jika ingin menghindari pengaruh kekuatan saingan.
“Mungkin karena kebutuhan, bergerak ke Rusia atau Cina atau siapa pun yang mereka anggap sebagai pengganti Amerika Serikat dan kemudian minat mereka untuk mencoba mematuhi standar hak asasi manusia internasional akan berkurang,” kata mantan pejabat Pentagon, Michael Mulroy.
sumber : Reuters
Sumber: Republika