KABUL — Sejak Taliban mengambil alih Afghanistan pada Agustus 2021, negara itu telah menjadi yang paling represif di dunia bagi perempuan dan anak perempuan. Hasil itu berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Hari Perempuan Internasional.
“Afghanistan di bawah Taliban tetap menjadi negara paling represif di dunia terkait hak-hak perempuan,” kata perwakilan khusus sekretaris jenderal PBB dan kepala misi politik PBB di Afghanistan Roza Otunbayeva.
Misi PBB mengatakan pada Rabu (8/3/2023), penguasa baru Afghanistan telah menunjukkan dalam memaksakan aturan. Mereka membuat sebagian besar perempuan dan anak perempuan terperangkap secara efektif di dalam rumah.
Terlepas dari janji awal sikap yang lebih moderat, Taliban telah memberlakukan tindakan keras sejak merebut kekuasaan. Anak perempuan dilarang mengenyam pendidikan di atas kelas enam.
Perempuan dilarang bekerja, belajar, bepergian tanpa pendamping laki-laki, dan bahkan pergi ke taman atau pemandian. Perempuan juga dilarang bekerja di lembaga swadaya masyarakat nasional dan internasional, sehingga mengganggu pengiriman bantuan kemanusiaan.
Otunbayeva mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB di New York, bahwa Taliban mengklaim telah mempersatukan negara, tetapi membaginya berdasarkan jenis kelamin. Taliban mengklaim pemisahan gender bukan masalah yang signifikan dan sedang ditangani.
“Mereka mengatakan mereka harus dinilai berdasarkan pencapaian lain,” kata Otunbayeva.
Pada saat Afghanistan perlu pulih dari puluhan tahun perang, menurut Otunbayeva, setengah dari calon dokter, ilmuwan, jurnalis, dan politisi negara itu dikurung di rumah. Impian para perempuan hancur dan bakatnya disita.
“Sangat menyedihkan menyaksikan upaya metodis, disengaja, dan sistematis mereka untuk mendorong perempuan dan anak perempuan Afghanistan keluar dari ruang publik,” ujar Otunbayeva.
Pembatasan terutama larangan pendidikan dan pekerjaan kepada lembaga masyarakat telah menuai kecaman internasional yang keras. Namun Taliban tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dan menegaskan larangan tersebut adalah penangguhan sementara. Tindakan itu dinilai harus dilakukan karena dugaan perempuan tidak mengenakan jilbab dengan benar dan karena aturan pemisahan gender tidak diikuti.
Adapun larangan pendidikan universitas. Pemerintah Taliban mengatakan bahwa beberapa mata pelajaran yang diajarkan tidak sejalan dengan nilai-nilai Afghanistan dan Islam. “Membatasi setengah dari populasi negara untuk di rumah di salah satu krisis kemanusiaan dan ekonomi terbesar di dunia adalah tindakan kolosal yang merugikan diri sendiri secara nasional,” kata Otunbayeva.
“Itu tidak hanya akan mengutuk perempuan dan anak perempuan, tetapi semua warga Afghanistan, untuk kemiskinan dan ketergantungan bantuan untuk generasi yang akan datang,” dia memperingatkan. “Itu akan semakin mengisolasi Afghanistan dari warganya sendiri dan dari seluruh dunia,” ujar perwakilan PBB itu
Juru kampanye hak-hak perempuan Afghanistan Zubaida Akbar, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, sejak Taliban merebut kekuasaan, hak-hak perempuan dan anak perempuan Afghanistan telah dihancurkan melalui lebih dari 40 keputusan. “Taliban tidak hanya berusaha untuk menghapus perempuan dari kehidupan publik, tetapi untuk menghilangkan kemanusiaan dasar kami,” kata sosok yang terlibat dalam kelompok hak asasi Freedom Now yang berurusan dengan 20 gerakan akar rumput yang sebagian besar dipimpin perempuan di Afghanistan.
“Ada satu istilah yang tepat menggambarkan situasi perempuan Afghanistan saat ini, apartheid gender,” ujar Zubaida.
Perwakilan khusus untuk UN Women di Afghanistan Alison Davidian mengatakan, implikasi kerugian yang ditimbulkan Taliban terhadap warga negara sendiri melampaui perempuan dan anak perempuan. Sebanyak 10 dari 15 anggota Dewan Keamanan mengeluarkan pernyataan bersama yang menuntut agar Taliban segera membatalkan semua tindakan penindasannya terhadap perempuan dan anak perempuan.
“Pemulihan di Afghanistan tidak dapat terjadi tanpa partisipasi penuh, setara, dan bermakna perempuan dalam semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial,” ujar pernyataan Albania, Brasil, Ekuador, Prancis, Gabon, Jepang, Malta, Swiss, Uni Emirat Arab, dan Inggris.
sumber : AP
