Perwakilan yang memberikan suara mendukung resolusi mengangkat tangan mereka selama pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang invasi Rusia ke Ukraina, Jumat 25 Februari 2022 di markas besar PBB. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah pertama untuk menempatkan lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) mendapatkan sorotan setiap kali menggunakan hak veto.
ROMA — Pejabat senior dari negara Uniting for Consensus Group (UfC) berkumpul di Roma, Italia, pada Senin (27/3/2023). Pertemuan itu untuk membahas reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kelompok ini terdiri dari 12 negara anggota, Argentina, Kanada, Kolombia, Kosta Rika, Italia, Malta, Meksiko, Pakistan, Korea Selatan, Republik San Marino, Spanyol, dan Turki. Menurut pernyataan bersama yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Italia, pertemuan tersebut difasilitasi oleh Istituto Affari Internazionali (IAI), sebuah think tank hubungan internasional Italia dan Asosiasi Italia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNA Italia).
Dalam pembicaraan ini, mendorong DK PBB yang lebih representatif, demokratis, bertanggung jawab, transparan, dan efektif. “Krisis yang sedang berlangsung dan meningkatnya jumlah konflik telah menyoroti perlunya reformasi Dewan Keamanan yang berarti… Sekarang, lebih dari sebelumnya, kita membutuhkan Dewan Keamanan yang menjalankan mandatnya secara efektif,” kata pernyataan bersama kelompok itu dikutip dari Anadolu Agency.
Pernyataan itu mencatat bahwa reformasi DK PBB sangat dibutuhkan. UfC mempromosikan pembentukan kursi non-permanen tambahan, karena DK PBB tidak lagi mewakili dinamika dunia dengan 142 anggota baru telah bergabung dengan PBB sejak didirikan pada 1945.
“Dengan menambahkan kursi terpilih baru untuk kelompok-kelompok regional termasuk Afrika, Asia-Pasifik, Amerika Latin dan Karibia, Eropa Timur dan Negara Berkembang Pulau Kecil (SIDS), proposal tersebut meningkatkan distribusi geografis yang adil di Dewan,” ujar pernyataan UfC.
Pernyataan tersebut menegaskan kembali komitmen negara-negara UfC untuk bekerja sama untuk mencapai reformasi yang berarti. Mereka ingin menyesuaikan DK PBB dengan tantangan abad ke-21 yang terus berkembang.
sumber : Reuters
Sumber: Republika
