JAKARTA – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mengomentari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang melakukan banyak rotasi pada para pejabat Pemprov DKI Jakarta. Dia mengkomplain tidak adanya komunikasi atau upaya melibatkan Komisi A DPRD DKI Jakarta dalam proses rotasi, dan menganggap pelantikan yang dilakukan terkesan kucing-kucingan.
“Tidak sekedar dadakan, semacam kucing-kucingan,” kata Karyatin kepada wartawan, Rabu (29/3/2023).
Karyatin mengatakan, sebenarnya Pj kepala daerah memang diperbolehkan melakukan rotasi, mutasi, atau perombakan pejabat, sesuai dengan Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Namun, dia mempersoalkan proses mekanisme yang sama sekali tidak menginfokan kepada legislatif.
“Yang lebih disoroti adalah kami selaku mitra kerja Pj Gubernur tidak pernah dikasih tahu akan adanya proses-proses itu. Jangankan prosesnya, berita akan ada pelantikan saja justru kami mendapatkan beritanya bukan dari BKD (badan kepegawaian daerah) tapi justru dari orang lain, ini sangat disayangkan,” ujar Politisi PKS tersebut.
Dengan tidak komunikatifnya Pemprov DKI Jakarta, dia menilai perombakan para pejabat yang dilakukan cukup masif belakangan ini bisa jadi dilakukan berdasarkan like or dislike atau tidak objektif. “Itu penilaian saya ya (rotasi berdasarkan like or dislike) karena saya melihatnya tidak dilalui secara tahapan-tahapannya,” kata dia.
Di samping itu, dia menekankan adanya perombakan yang tidak langsung diisi oleh penggantinya, atau diganti sementara dengan pelaksana tugas (Plt). Menurutnya tidak perlu pakai Plt, alias sudah ada penggantinya supaya meminimalisasi kinerja yang tidak maksimal atau bahkan kekosongan.
“Menurut saya rotasi-rotasi yang terjadi kemarin itu tidak diperhitungkan secara cermat, seharusnya lebih cermat lagi jangan sampai proses-proses kerja yang ada di masing-masing SKPD itu dalam pelayanan publik jadi tidak maksimal,” tuturnya.
Sebelumnya diketahui, Heru Budi merotasi sebanyak 20 pejabat eselon II DKI Jakarta dan melantik para penggantinya pada Selasa (21/3/2023). Diantara para pejabat yang dirotasi adalah beberapa kepala dinas yang lembaganya terbilang strategis, seperti Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti, Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sarjoko, dan Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho. Informasinya, posisi-posisi itu diisi oleh Plt.
Lalu, ada sedikit ‘kejutan’ dari digantinya Yani Wahyu Purwoko oleh Uus Kuswanto sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Barat. Uus diketahui sebelumnya pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Barat (2020-2021) dan dicopot dari jabatannya oleh Anies Baswedan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lantas di era Heru Budi kembali menempati jabatan itu.
Kabar perombakan pejabat BUMD juga terdengar santer. Terbaru, Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan yang dikenal kerapkali mengkritik habis-habisan Pemprov DKI Jakarta kini justru menjadi komisaris PT LRT Jakarta. Sementara perombakan direksi di PT Transjakarta dilakukan seiring dengan informasi dirutnya, Kuncoro Wibowo, tersandung kasus dugaan korupsi, padahal memimpin BUMD tersebut baru dua bulan.
Sumber: Republika
