Penulis: Izzah Saifanah
Momen unik yang akan kita temui menjelang lebaran adalah mudik, tradisi ini bukan sekadar melepas penat tapi juga menjadi kesempatan bertemu sanak keluarga agar silaturahim semakin erat. Tahun ini sebagaimana dikutip dari laman Republika (9/4), diperkirakan ada 12,9 juta pemudik akan memasuki wilayah Jawa Tengah.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Hadi Santoso mengimbau para pemudik mewaspadai titik rawan kemacetan dan bencana. Ada 67 proyek yang belum selesai pengerjaannya. Ia juga mengingatkan para pemudik untuk waspada adanya cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan kejadian bencana, terutama tanah longsor, banjir, dan amblesan.
Besarnya minat mudik ini seyogyanya dibarengi dengan dukungan pemerintah untuk menyediakan transportasi publik yang nyaman dan aman. Sayangnya titik kemacetan dan kecelakaan kembali menjadi kekhawatiran para pemudik. Tidak hanya itu, biaya transportasi mahal serta jauh dari rasa aman dan nyaman serta memakan waktu yang cukup lama sehingga sangat melelahkan.
Berbagai problematika transportasi mudik yang terjadi berpangkal pada kesalahan cara pandang dan seperangkat aturan yang lahir dari cara pandang tersebut. Paham kapitalisme yang dijadikan sebagai cara pandang saat ini beranggapan bahwa dunia transportasi hanya sebuah industri sehingga transportasi yang merupakan pelayanan publik dikuasai oleh perusahaan atau swasta yang secara otomatis memiliki kepentingan bisnis bukan pelayanan di mana untung rugi selalu diperhatikan.
Sistem ini meminimalisir peran negara menjadi sekadar regulator dalam pelayanan publik. Sedangkan yang bertindak sebagai operator adalah mekanisme pasar yang notebene dikuasai oleh para kapital. Layanan transportasi dikelola oleh swasta atau pemerintah sekalipun dengan kacamata komersil akibatnya adalah untuk mendapatkan layanan transportasi rakyat harus mengeluarkan biaya besar.
Namun sayangnya biaya tersebut tidak diikuti dengan layanan dan fasilitas yang memadai. Demi mengejar untung, jalan-jalan rusak tidak diperbaiki dengan maksimal, kendaraan tak layak pun tetap beroperasi sehingga rawan terjadi kemacetan dan kecelakaan. Karena penyerahan kepada swasta, negara hanya mendapat bagi hasil atau pajak/ royalti dari pengelolaan tersebut sehingga negara tidak mampu memberikan fasilitas yang dibutuhkan rakyat untuk menjamin kesejahteraan mereka.
Lalu bagaimana Islam memberikan solusi akan permasalahan ini?
Mudik tidak akan pernah menjadi persoalan seandainya negara melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik dengan membangun infrastruktur yang layak dan memiliki perencanaan yang baik untuk memeratakan pembangunan disetiap wilayah yang berada dalam kekuasaannya.
Persoalan infrastruktur adalah merupakan tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab investor swasta karena hal ini terlalu rumit dan mahal jika diserahkan pada investor swasta. Banyak proyek untuk kepentingan publik menjadi terbengkalai tidak selesai ketika dikelola investor swasta. Selain itu tranportasi yang kurang memadai menjadi penyumbang terbesar terjadinya kecelakaan. Pasalnya banyak transportasi darat baik umum atau pribadi yang kurang memperhatikan kondisi kendaraannya dan juga banyaknya pemudik yang memilih menggunakan kendaraan pribadi sehingga volume kendaraan semakin meningkat.
Di dalam naungan Islam tentu saja hal-hal seperti itu tidak akan terjadi, kenapa?
Karena negara akan mengeluarkan dua kebijakan yaitu perencanaan pemerataan pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Negara wajib menjadi fasilitator dalam pembangunan yang merata disetiap wilayah untuk kepentingan rakyatnya. Khusus untuk sarana dan prasarana jalan raya tentu negara akan membuat fasilitas jalan yang memadai dan nyaman untuk digunakan dengan disediakannya tempat-tempat peristirahatan bagi pemudik, mushola atau mesjid, dan tempat untuk mengisi bahan bakar.
Infrastruktur didalam Islam juga wajib menggunakan teknologi terkini yang dimiliki seperti navigasi, telekomunikasi, fisik jalan hingga kendaraannya itu sendiri. Selain itu juga negara wajib menyediakan kendaraan umum yang layak, aman dan nyaman baik transportasi darat, laut dan udara sehingga warga tidak lagi menggunakan transportasi yang membahayakan seperti roda dua saat pemudik menempuh jarak yang jauh. Saatnya mudik yang aman dan nyaman dalam naungan Islam.
Wallahu ‘alam bish-showab
