Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) dan Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat (kiri) memberi sambutan saat kegiatan Pendidikan Kaderisasi Perempuan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2/2023). DPP PDI Perjuangan menggelar pendidikan kaderisasi perempuan tingkat nasional yang diikuti 100 peserta secara langsung dan 2.603 peserta melalui daring dari seluruh Indonesia guna mendorong pergerakan secara masif kader perempuan.
JAKARTA–Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi keinginan Partai Golkar yang tidak mau partainya mematok sosok calon presiden (capres) yang akan diusung apabila bergabung dengan koalisi besar.
“Itu kan hak Golkar untuk berpendapat, kami menjadi pendengar yang baik,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Sabtu (15/4/2023).
Koalisi besar mengacu pada wacana penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). KIB terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP. KKIR beranggotakan Partai Gerindra dan PKB.
KIB dan KKIR membuka diri apabila PDI Perjuangan bergabung dalam koalisi besar. Namun, Golkar menegaskan, PDIP bisa bergabung jika tak mengajukan syarat capres harus dari kader partai berlambang banteng mocong putih.
Hasto mengaku tidak memermasalahkan pernyataan Golkar tersebut karena dalam menentukan capres diperlukan tahapan-tahapan strategis. Menurut dia, berdasarkan pengalaman di internal partainya, Ketua Umum PDI Perjuangan megawati Soekarnoputri yang akan mengumumkan capres yang akan diusung.
“Dari pengalaman mengumumkan Pak Jokowi di situ akan terjadi konsolidasi pengerucutan dalam kerja sama tersebut,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan bahwa PDI Perjuangan boleh bergabung dalam koalisi besar jika tidak mematok capres.
“Kalau teman-teman dari PDIP mau bergabung dengan koalisi besar ini, tidak mematok bahwa capresnya harus dari PDI Perjuangan. Itu bisa dimusyawarahkan, kita kan Demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat,” ujarnya dalam diskusi di sebuah stasiun televisi, di Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Menurut dia, jika sudah ada musyawarah yang dilakukan, tetapi tidak tercapai kesepakatan, setidaknya sudah tercipta persatuan. PDIP menjadi satu-satunya partai pendukung pemerintah di parlemen yang hingga saat ini belum bergabung dengan koalisi manapun. PDIP tak dilibatkan dalam pembahasan Koalisi Besar yang dilakukan lima partai dengan Presiden Joko Widodo.
Sudah Beralih ke Motor Listrik? Merek Apa yang Sudah Nangkring di Garasi Kamu?
Suka Pakai Aplikasi Paylater? Favorit Kamu yang Mana?
Sumber: Republika
