Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Mayestik menjelaskan fitur gadai dan cicil emas di BSI Mobile Banking kepada nasabah pemilik toko emas pada kegiatan Grebek Pasar BSI di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Rabu (15/12/2012). PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dorong pertumbuhan pembiayaan gadai dan cicil emas lewat program grebek pasar di 23 titik pasar di wilayah Jakarta yang dikelola oleh PD Pasar Jaya untuk mendukung upaya akselerasi bisnis gadai dan cicil emas BSI.
JAKARTA — Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil Bank Syariah Indonesia (BSI). Hanya saja waktu pemanggilannya belum dipastikan.
“Ya kita agendakan (pemanggilan BSI). Nanti kan Senin kita masuk DPR,” ujar Anggota Komisi XI DPR Misbakhun saat ditemui usai diskusi publik di Jakarta, Kamis (11/5/2023).
Seperti diketahui, bank syariah tersebut tengah ramai diperbincangkan masyarakat karena layanannya tidak bisa digunakan sejak Senin (8/5/2023). Tidak hanya layanan di mobile banking, transaksi lewat mesin ATM pun tidak dapat dilakukan.
Misbakhun menuturkan, melihat situasi tersebut, DPR bisa melakukan dua pendekatan. Pertama mengenai kinerja keuangan BSI, lalu kedua terkait pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta bagaimana penerapan teknologinya.
Menurutnya, manajemen BSI harus menjelaskan secara bertanggung jawab penyebab masalah itu terjadi. Apalagi berkaitan dengan dunia digital, harus transparan dan terbuka.
“Masyarakat jangan sampai tahu di underground information. Misal di antara mereka (bahas) ini di-hack oleh siapa-siapa, jangan sampai rumor berkembang,” tutur dia.
Lebih baik, kata Misbakhun, BSI membuka forum resmi guna menjelaskan masalah sebenarnya. Dengan begitu, lanjut dia, mitigasi risikonya bisa disiapkan.
Sebelumnya, Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyatakan, seluruh layanan ATM kembali normal. Hanya saja berdasarkan pantauan Republika, untuk layanan mobile banking masih belum pulih sepenuhnya.
Sumber: Republika