Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade PPPK Kabupaten Indramayu mengepung Pendopo Indramayu. Mereka protes karena dari 1.899 guru honorer yang lulus PPPK, hanya 280 orang yang diangkat oleh Pemda Indramayu.
JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi, menyarankan agar seluruh permasalahan guru PPPK yang ada di daerah diambil alih oleh pemerintah pusat agar mendapatkan penyelesaian yang maksimal. Hal itu perlu dilakukan sebelum mekanisme perekrutan baru melalui marketplace dilaksanakan.
“Kita harus punya kesimpulan bahwa sementara ini urusan yang kita mulai tahun 2021 (tentang PPPK) tertarik semua ke Jakarta, kita selesaikan di Jakarta, baru kalau itu sudah selesai, baru kemudian yang reguler itu, yang umum tadi, baru kita mulai lagi,” ujar Nur dikutip dari laman Komisi X DPR RI, Jumat (26/5/2023).
Menurut politikus Partai Golkar itu, seleksi guru PPPK harus mendapatkan penyelesaian sesegera mungkin agar tidak ada kekhawatiran bagi calon guru PPPK lainnya. Karena itu dia menekankan agar semua persoalan itu dapat diselesaikan terlebih dahulu sebelum lowongan melalui lokapasar dibuka kembali.
”Apalagi ini ada penambahan 600 sekian ribu lagi, kan gitu. Jangan sampai pembukaan ini nanti akan membuka lagi masalah baru lagi karena persepsi antar K/L belum terjadi. Walaupun ada beberapa sudah terjadi, kemudian persepsi daerah pun juga enggak sama,” kata dia.
Nur kemudian mengingatkan pemerintah agar jangan sampai masalah guru PPPK nantinya menjadi warisan masalah di pemerintahan yang akan datang. “Menurut saya misalnya ditarik semua ke pusat dulu dan saya yakin kalau di pusat (selesai) enggak lebih dari dari setengah tahun,” tegas dia.
Pemerintah pusat berencana membuat lokapasar yang dipergunakan sebagai talent pool tenaga guru. Pembentukan lokapasar tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi persoalan munculnya guru honorer yang terus terjadi selama bertahun-tahun selama ini. Rencananya, marketplace guru akan diberlakukan pada 2024 mendatang
“Marketplace untuk guru adalah suatu database yang nanti akan didukung secara teknologi. Di mana semua sekolah dapat mengakses siapa saja sih yang bisa menjadi guru dan siapa yang saya mau undang untuk menjadi guru di sekolah saya,” ujar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dalam rapat dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan secara daring, dikutip Kamis (25/5/2023).
Sumber: Republika
