PADANG— Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengatakan pemerintah pusat tidak menganaktirikan Provinsi Sumatra Barat dalam pembangunan.
Salah satu bukti menurut Andre adalah Pembangunan Fase 7 Pasar Raya Padang ini menggunakan APBN sebesar Rp 103 miliar yang akan dimulai pekerjaan pada Juli 2023. Tender proyek dimenangkan PT Adhi Persada Gedung.
“Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, karena presiden sudah mengalokasikan anggaran untuk tahun anggaran 2023-2024. Kami ucapkan terima kasih, aspirasi kami dieksekusi Presiden. Selama ini ada anggapan Sumbar dianak tirikan dalam pembangunan. Tapi kenyataannya tidak,” kata Andre saat meninjau lokasi pembangunan fase 7 Pasar Raya Padang, Sabtu (27/5/2023).
Proses pembangunan Fase 7 Pasar Raya Padang, menurut Andre akan berlangsung selama satu tahun. Ground breaking juga direncanakan akan dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi.
“Kami sudah komunikasi dengan Pak Menteri PUPR dan juga Bu Dirjen Cipta Karya, bahwa direncanakan Pak Jokowi Insya Allah diagendakan ground breaking peletakan batu pertama dari Pasar Fase 7 ini,” ujar Andre.
Andre menjelaskan perjuangan pembangunan Fase 7 Pasar Raya Padang cukup panjang. Kawasan pasar ini sempat hancur karena bencana gempa pada 2009 silam.
Selain pembangunan Pasar Raya Padang, pemerintah pusat lanjut Andre juga akan membangun fly over Sitinjau Lauik.
“Mohon doa dan dukungan Oktober 2023 ini Fly Over Sitinjau Laut sudah bisa dimulai dibangun. Jadi banyak sekali prihatin pemerintah pusat untuk Sumbar,” ujar Andre.
Baca juga: Mualaf Theresa Corbin, Terpikat dengan Konsep Islam yang Sempurna Tentang Tuhan
Dia menjelaskan proses value engineering pembangunan Fly Over Sitinjau Laut sudah rampung. Saat ini, kata dia, dokumen sudah berada di Dirjen Pembiayaan Infrastruktur.
Andre menambahkan, untuk skenario anggaran pembangunan Flyover Sitinjau Laut masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
“Skenario itu Juli 2023 ini selesai, lalu akhir Juli atau awal Agustus bisa lelang. Dan September sudah ada pemenang, Oktober diskenariokan mulai pekerjaan di awal. Anggarannya ada berbagai skenario, ini perlu persetujuan Pak Menteri ada lebih mahal Rp 600 miliar, ada lebih murah Rp 500 miliar, anggaran Rp 3 sampai Rp 4 triliun. Kita tunggu yang mana diputuskan pemerintah,” ujar Andre.
Sumber: Republika
