Sekjen Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani saat diwawancarai wartawan di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).
JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran cerminan ambisi Presiden Jokowi berkuasa tiga periode. Menurut Muzani, Hasto melontarkan pernyataan itu hanya untuk menjatuhkan Jokowi dan elektabilitas Prabowo-Gibran.
“Yang dikemukakan oleh Hasto itu kan upaya untuk men-downgrade Pak Jokowi karena diharapkan efeknya akan terjadi downgrade pada (elektabilitas) Prabowo-Gibran,” kata Muzani di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).
Menurut Muzani, pernyataan Hasto itu tak berdasar karena Prabowo-Gibran bukan cerminan ambisi Jokowi tiga periode. Pasalnya, Presiden Jokowi sudah pasti mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2024.
Dia mengakui bahwa Prabowo-Gibran bertekad melanjutkan semua kebijakan baik Presiden Jokowi. Namun, komitmen tersebut bukan berarti Prabowo-Gibran merupakan cerminan ambisi Jokowi melanggengkan kekuasaan. “Itu (komitmen melanjutkan) hal berbeda (dengan berkuasa tiga periode),” ujarnya.
Hasto sebelumnya menyebut pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak dan berkampanye adalah wujud ambisinya untuk berkuasa selama tiga periode. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu lantas menyebut pasangan Prabowo-Gibran sebagai cerminan daripada ambisi Jokowi tiga periode.
“Apa yang disampaikan Pak Jokowi akhirnya membuktikan bahwa pasangan Prabowo-Gibran merupakan cermin Jokowi tiga periode yang selama ini ditolak oleh PDI Perjuangan,” ujar Hasto kepada wartawan, Kamis (25/1/2024).
Hasto juga menilai Jokowi telah melanggar etika politik dan pranata kehidupan bernegara yang baik dengan mengatakan presiden boleh memihak dan berkampanye untuk memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu.
“Bayangkan saja, Pak Jokowi ini sudah menjabat presiden dua periode, dan konstitusi melarang perpanjangan jabatan. Dengan ketegasan Pak Jokowi untuk ikut kampanye, artinya menjadi manifestasi tidak langsung dari ambisi kekuasaan tiga periode,” ucap Hasto.
Sumber: Republika