Minggu, 21/04/2024 - 03:13 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

KPU dan Bawaslu Perlu Telusuri Kenaikan Drastis Suara PSI

ADVERTISEMENTS

BANDA ACEH -Kenaikan drastis suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam real count Pemilu 2024 perlu ditelusuri KPU RI dan Bawaslu RI.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Reza Saputra sebagai Kepala BPKA

Merujuk tren real count di situs KPU RI, PSI yang diprediksi sulit lolos Senayan kini telah menembus 3 persen. Bahkan kurang dari 24 jam, suara partai pimpinan Kaesang Pangarep ini telah mencapai 3,12 persen atau naik lebih dari 26 ribu suara pada Sabtu pagi (2/3).

ADVERTISEMENTS
Manyambut Kemenangan Idul Fitri 1445 H dari Bank Aceh Syariah

 

ADVERTISEMENTS

Capaian ini cukup mengejutkan lantaran hampir semua quick count lembaga survei menempatkan PSI di bawah 3 persen dan sulit menembus Senayan.

Berita Lainnya:
Pembakar Al Quran Salwan Momika Ternyata Masih Hidup, Ditangkap di Norwegia

“Untuk itu, Bawaslu dan KPU seyogianya dapat mendeteksi hal tersebut,” kata pengamat komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga dalam keterangannya, Sabtu (2/3).

Penelusuran ini sekaligus untuk menjawab tuduhan yang berkembang bahwa ada dugaan ‘operasi senyap’ oleh pihak tertentu untuk meloloskan PSI ke kursi parlemen dengan minimal mendapat 4 persen.

ADVERTISEMENTS
Mudahkan Hidup Anda!, Bayar PBB Kapan Saja, Di Mana Saja! - Aceh Singkil

“Kenaikan itu juga dipertanyakan karena terjadi hanya dalam dua jam suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS (data 1 Maret 2024). Hal ini dikhawatirkan terjadi penggelembungan suara yang memang diberitakan muncul di banyak tempat,” tuturnya.

Berita Lainnya:
Gubernur Sugianto Ajak Umat Islam Bersandar Alquran untuk Bangun Indonesia Lebih Baik

Selain itu, rumor operasi senyap yang akan meloloskan partai politik tertentu ke Senayan juga patut diantisipasi. Setidaknya kenaikan signifikan itu harus ditelusuri apakah terkait dengan adanya operasi senyap tersebut.

“Jadi, kalau KPU dan Bawaslu tidak dapat menjelaskan dan mengatasi hal itu, maka wajar anak bangsa akan mempertanyakan legitimasi hasil Pileg dan pilpres. Karena itu,  KPU dan Bawaslu sebaiknya dibubarkan saja,” tandasnya. 

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi