Seorang dokter yang melakukan unjuk rasa dokter (kanan) memegang poster saat melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah, di depan Seoul National University Hospital di Seoul, Korea Selatan, 26 Agustus 2020. Dokter magang yang mengikuti mogok massal terkini terancam tindakan hukuman, seperti penangguhan lisensi medis.
SEOUL — Menteri Kesehatan Korea Selatan Cho Kyoo-hong, Senin, (25/3/2024), mengatakan sejumlah kementerian terkait mulai bekerja untuk mengadakan pembicaraan dengan komunitas medis. Pernyataan itu ia sampaikan sehari setelah Presiden Yoon Suk Yeol menyerukan tindakan “fleksibel” atas langkah pemerintah menangguhkan izin bagi para dokter magang yang membangkang.
Prospek pembicaraan antara pemerintah dan komunitas medis mengenai pemogokan yang berkepanjangan oleh dokter junior, muncul ketika Yoon menginstruksikan para pejabat untuk melakukan dialog dengan dokter. Pemogokan itu sendiri sudah mengganggu layanan medis di rumah sakit besar selama hampir lima pekan.
“Kementerian terkait segera melakukan persiapan tingkat kerja untuk mengadakan pembicaraan dengan komunitas medis,” kata Cho pada pertemuan tanggapan pemerintah. “Kami akan mengatur pertemuan antara pemerintah dengan komunitas medis secepatnya,” katanya lagi.
Lebih dari 90 persen dari 13 ribu dokter magang negara itu melakukan mogok kerja dalam bentuk pengunduran diri massal sejak 20 Februari 2024. Tindakan itu mereka ambil untuk memprotes keputusan pemerintah menaikkan kuota pendaftaran sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi.
Kementerian kesehatan telah memperingatkan bahwa pihaknya akan menangguhkan izin dokter magang yang menolak perintah untuk kembali bekerja mulai pekan ini. Namun, instruksi Yoon muncul sesaat setelah Ketua Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa Han Dong-hoon bertemu dengan perwakilan Asosiasi Profesor Medis Korea pada Ahad (24/3/2024).
Masih belum jelas apakah pembicaraan dengan komunitas medis dapat membuahkan hasil nyata karena pemerintah mengalokasikan tambahan 2.000 kursi penerimaan ke universitas pada pekan lalu. Perkembangan itu merupakan indikasi bahwa pemerintah tidak akan mundur dari rencana untuk meningkatkan kuota.
Cho menyambut baik keinginan asosiasi untuk melakukan pembicaraan yang membangun dengan pemerintah, namun menekankan penyelesaian reformasi medis berdasarkan peningkatan kuota pendaftaran sekolah kedokteran. “Kami akan membahas langkah-langkah fleksibel dengan asosiasi, mengenai tindakan administratif bagi dokter junior yang keluar dari tempat kerja, untuk meminimalkan dampak dari kelangkaan petugas medis,” kata Cho.
sumber : Antara, Yonhap
Sumber: Republika