UPDATE

NASIONAL
NASIONAL

Penghapusan Dwifungsi ABRI Dibayar Mahal oleh Gusdur, Alissa Wahid: Jangan Sampai Terulang!

BANDA ACEH – Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gusdur, Alissa Wahid mengungkap jika penghapusan Dwifungsi ABRI harus dibayar mahal oleh ayahnya.

Alissa menceritakan, pada prosesnya, moncong panser sampai mengarah ke Istana Negara yang ditinggali Gusdur semasa menjabat sebagai Presiden RI.

Gusdur pun harus merelakan jabatan Presidennya karena kekeuh menghapus Dwifungsi ABRI.

Namun Gusdur tidak gentar dengan berbagai tekanan yang dia hadapi untuk menghapus Dwifungsi ABRI.

Karena kata Alissa, Gusdur meyakini jika kekuasaan tertinggi sebuah negara demokrasi itu ada pada hukum dan sipil, bukan militer.

“Dan ketika supremasi sipil ini tidak terjadi, maka demokrasi tidak akan bisa berjalan,” kata Aliss di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Selasa, 18 Maret 2025.

Berita Lainnya:
Tuntaskan Kasus Pencemaran Nama Baik Jokowi dan 9 Tokoh Lain

Menurut Alissa, revisi UU TNI yang sekarang sedang berjalan berpotensi mengembalikan masa kelam Dwifungsi ABRI.

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

Di mana TNI tidak lagi menjadi alat pertahanan negara, tetapi untuk menghadapi rakyat.

“Walaupun namanya bukan Dwifungsi ABRI, tapi kalau esensinya membawa senjata ke ruang sipil itu sama saja. Dan inilah yang ingin kita ingatkan. Jangan sampai kita kembali justru mengulang kesalahan yang sama,” katanya.

Alissa mengatakan, menurut Gusdur jika ada anggapan tanpa militer tata kelola pemerintahan tidak berjalan baik itu salah kaprah.

Justru dengan militer menduduki jabatan sipil, rakyat rentan berhadapan dengan moncong senjata.

Berita Lainnya:
Temuan BPK Cukup Kuat Tetapkan Yaqut Jadi Tersangka, Pakar: Aneh KPK Tunda Terus

“Saya yakin kalau yang ada di sini saya rasa mengalami masa-masa itu ketika demo harus berhadapan dengan moncong senjata, ketika ada tim mawar, ketika ada tragedi santa cruz, ketika ada kejadian demi kejadian di Irian Jaya, namanya masih Irian Jaya, dan kejadian di Talang Sari, dan lain-lain,” ujar Alissa.

Hal-hal ini lanjut Alissa harusnya membuat masyarakat memahami bahwa militer tidak boleh masuk ke ranah sipil.

“Dwifungsi itu tidak boleh masuk ke ruang sipil karena bersenjatanya itu. Dan inilah yang ingin kita ingatkan. Jangan sampai kita kembali justru mengulang kesalahan yang sama,” pungkasnya.

Reaksi

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.