Priiit! Kartu Merah untuk Mendagri Tito Karnavian

BANDA ACEH – Polemik yang ditimbulkan oleh keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal empat pulau Aceh dan diberikan kepada Provinsi Sumatera Utara telah selesai berkat kebijaksanaan presiden.

Berita terakhir di media yang beredar luas di publik menyebut keempat pulau tersebut sah milik Aceh [sebenarnya memang milik Aceh] setelah Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan memastikan “cawe-cawe” ilegal Tito dipatahkan.

Meskipun secara hukum dan politik soal empat pulau dapat dikatakan selesai dan klir. Namun apakah persoalan ini benar-benar telah tuntas dan tidak membekas di hati rakyat Aceh? Jawabannya, belum tentu. Inilah susahnya mengobati luka hati rakyat Aceh.

Ulah Mendagri Tito Karnavian yang notabene seorang pejabat tinggi negara sebagai representasi Pemerintah Pusat yang memindahkan empat pulau Aceh ke tangan Pemprovsu bukanlah sekadar kesalahan teknis ataupun salah ketik. Tetapi sebuah kesalahan fatal, dan bagi nya harus diganjar kartu merah alias dicopot dari jabatan.

Lihatlah! Akibat dari kedunguan Tito menerbitkan surat keputusan haram itu suasana di Aceh terusik dan memanas. Padahal saat ini rakyat Aceh sedang khusyuk berdoa saudara-saudara mereka yang sedang menunaikan ibadah haji yang juga dalam kondisi centang perenang.

SK haram versi Kemendagri itu sangat prematur dan mengada-ada serta telah mencabik-cabik harkat dan martabat Aceh. Apalagi dalih tidak ditemukan dokumen (arsip) perjanjian lama antara Gubernur Aceh dan Sumut tahun 1992 sebagai dasar mengalihkan pulau itu ke Bobby Nasution (Gubsu saat ini) sangat tidak masuk akal bahkan sangat memalukan negara ini. Artinya cerminan buruknya administrasi negara.

Sehingga secara psikologis dan ideologis, rakyat Aceh menilai tindakan Mendagri Tito Karnavian Cs sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Aceh. Bentuk tirani pemerintah pusat dalam memegang pedang kekuasaan dan hubungannya dengan daerah. Padahal Aceh bukan sembarang daerah bagi NKRI.

Goresan luka lama yang belum pulih, kini pusat mencoba untuk mengorek lagi dengan kesalahan baru yang seakan-akan tidak disengaja. Aksi Tito Karnavian Cs sangat berbahaya. Jika tidak segera dievaluasi Tito akan menjadi duri dalam daging bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

Akhirnya tulisan ini tidak perlu saya panjangkan. Namun satu hal yang sangat penting dan genting dilakukan oleh Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto adalah secepatnya mencopot Mendagri Tito Karnavian sebagai tindak lanjut menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. MERDEKA!

Penulis adalah Anak Bangsa yang cinta damai, tinggal dipinggiran Kota Banda Aceh.