BANDA ACEH – Budi Arie Setiadi bisa menjadi beban Politik Presiden Prabowo Subianto jika tidak segera di-reshuffle dari Kabinet Merah Putih.
Sebab, Budi Arie makin santer disebut dalam persidangan kasus pengamanan situs judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden Joko Widodo ini disebut turut membekingi praktik ilegal yang telah menjadi penyakit mengerikan di tengah masyarakat.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul menilai, Prabowo tidak bisa mendiamkan Budi Arie jika benar-benar komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
“Asta cita Presiden Prabowo itu kan sangat dinanti oleh publik. Salah satu misi prioritasnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” ujar Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu, 19 Juli 2025.
Selain Presiden Prabowo, publik juga menanti langkah tegas aparat hukum untuk menindaklanjuti fakta-fakta persidangan yang kerap menyebut dugaan keterlibatan Budi Arie.
Aparat hukum penting untuk memeriksa Budi Arie agar membuat perkara tersebut terang-benderang, sekaligus untuk menjaga marwah Presiden Prabowo.
“Aparat hukum harus memakai dalil ini untuk memeriksa Budi Arie Setiadi. Kalau memang terlibat harus ada punishment. Kalau tidak terlibat, ini memberikan kesempatan Budi Arie untuk mengklarifikasi bahwa dia bersih dan tidak menjadi bebannya Prabowo,” kata Adib.
Ia menilai, ketidakjelasan sikap hukum terhadap Budi Arie justru akan memperkuat stigma negatif di tengah masyarakat, meski keterlibatan tersebut belum terbukti.
“Maka dari itu, dalil itu harus dilakukan, dasar itu harus dilakukan oleh aparat hukum untuk memeriksa Budi Arie,” tegas Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) ini.
Kepada Prabowo, kalau memang Budi Arie terlibat, apalagi sudah membuat gaduh seperti ini harusnya sudah ada reshuffle,” pungkasnya.
Indonesian
English