DPRA dan Gubernur Aceh Sepakati Pertanggungjawaban APBA 2024, Fraksi-Fraksi Sampaikan Catatan

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh menyepakati Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar Kamis, 31 Juli 2025.

Rapat yang berlangsung di Gedung Utama DPRA itu menjadi penutup proses evaluasi terhadap pelaksanaan APBA 2024. Masing-masing fraksi di parlemen Aceh menyampaikan pendapat akhir, yang secara prinsip menyetujui rancangan qanun tersebut, namun tetap menyertakan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Aceh.

Beberapa isu utama yang disoroti fraksi-fraksi antara lain rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah, belum meratanya pembangunan, serta masih tingginya angka pengangguran di Aceh. Fraksi juga menekankan pentingnya optimalisasi aset daerah dan perbaikan layanan publik.

Plt. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, yang mewakili Gubernur dalam forum tersebut, menyampaikan bahwa seluruh masukan dan rekomendasi dari DPRA akan ditindaklanjuti.

“Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Nasir.

Berdasarkan laporan pemerintah, realisasi pendapatan Aceh tahun 2024 tercatat sebesar Rp11,396 triliun atau 101,18 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp11,287 triliun atau 96,7 persen. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp530,26 miliar.

Meskipun capaian tersebut dinilai positif secara nominal, beberapa fraksi mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi juga memprioritaskan efektivitas dan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat Aceh.

DPRA juga menyinggung perlunya penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pelaksanaan syariat Islam. Beberapa fraksi mendesak adanya reformasi struktural dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan birokrasi.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif, menandai rampungnya seluruh proses pembahasan dan pengesahan qanun pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2024. [Adv]