BANDA ACEH – Pemerintah Aceh seolah memiliki visi ambisius untuk pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.
Pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Provinsi Aceh sejak 2019 lalu seharusnya menjadi bukti komitmen tersebut.
Namun, setelah lima tahun berlalu, realitas di lapangan jauh dari harapan. Alih-alih pengawasan yang ketat, yang terjadi justru kejahatan perikanan yang terus merajalela.
Pemerhati perikanan mencatat bahwa laju kejahatan di laut Aceh masih kencang, bahkan setelah lima tahun Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Aceh (KPPBA) terbentuk. Para pemangku kepentingan menilai penguatan peran komite sangat krusial untuk menekan angka kejahatan perikanan.
Ditengarai, praktik penangkapan ikan dengan bom dan alat tangkap tidak ramah lingkungan masih marak di perairan Aceh. Aksi-aksi ilegal ini menghancurkan ekosistem laut dan merugikan nelayan tradisional. Meskipun para tokoh nelayan dan lembaga adat sudah bersuara keras menuntut penegakan hukum, respons dari pemerintah terkesan lamban dan tidak efektif.
Kecurigaan dan Dugaan Keterlibatan Oknum
Minimnya penindakan memicu kecurigaan di kalangan masyarakat pesisir. Muncul dugaan kuat bahwa ada kelompok tertentu yang melindungi para pelaku kejahatan ini. Kecurigaan semakin dalam, dengan spekulasi yang berkembang bahwa ada oknum yang tidak hanya melindungi, tetapi juga terlibat langsung. Mereka diduga menjadi pemasok bahan peledak dan meraup keuntungan finansial dari aktivitas ilegal yang menghancurkan laut Aceh.
Baru-baru ini, Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi rencana aksi pengelolaan perikanan berkelanjutan, dengan fokus pada masalah penangkapan ikan merusak di Selat Benggala. Namun, tanpa penegakan hukum yang tegas dan transparansi, pertemuan-pertemuan seperti ini hanya dianggap sebagai formalitas belaka. Masyarakat mendambakan tindakan nyata, bukan sekadar janji dan wacana di atas kertas.
Belajar dari Lombok
Lombok, sebagai salah satu destinasi wisata bahari utama di Indonesia, telah berhasil mengatasi dan membasmi aksi pengeboman ikan di laut. Praktik ilegal yang merusak ekosistem terumbu karang ini telah menjadi masalah serius selama bertahun-tahun, dan keberhasilan Lombok dalam memberantasnya dapat menjadi model bagi daerah lain. Khususnya Aceh.
Melalui strategi menggabungkan pendekatan penegakan hukum, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat, keberhasilan Lombok dalam memberantas pengeboman ikan di laut menjadi bukti bahwa masalah ini dapat diatasi. Kuncinya adalah kolaborasi dan komitmen kuat dari semua pihak yang terlibat.
Peningkatan intensitas patroli oleh aparat gabungan (TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan) di wilayah perairan yang rawan sangat dibutuhkan. Penggunaan teknologi modern seperti drone dan radar juga efektif untuk memantau aktivitas mencurigakan dari jarak jauh menjadi cara baru melakukan pengawasan laut.
Harapan pada Gubernur Baru: Muzakir Manaf Diharap Bertindak Tegas
Harapan besar kini tertuju pada kepemimpinan baru. Masyarakat secara lantang berharap Gubernur Muzakir Manaf dapat menunjukkan keseriusan dan ketegasan dalam memberantas destructive fishing. Mereka menantikan langkah-langkah konkret dan keberanian untuk menindak tuntas para perusak laut, tanpa pandang bulu.
Rakyat Aceh berharap di bawah kepemimpinan yang baru, laut mereka akan kembali aman dan ekosistemnya terjaga. Ini penting sebagai warisan bagi anak cucu bangsa Aceh kedepan. Dipastikan elemen masyarakat pesisir bersama pemangku adat laot Aceh siap mengawal perintah sang gubernur.
Dengan demikian pertemuan-pertemuan evaluasi yang rutin digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Ini adalah saatnya janji politik diwujudkan menjadi perubahan nyata.[]
