Gaza dan Seruan Pembebasan Pendudukan

GAZA masih terus menjadi titik pusat pendudukan dan penyerangan Israel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Fox News, menyatakan niat Israel untuk mengambil alih kendali militer atas seluruh wilayah Gaza.

Netanyahu mengonfirmasi bahwa Israel berniat mengambil alih wilayah pesisir itu secara militer, tetapi menekankan bahwa Israel tidak ingin menduduki atau mengelola Gaza dalam jangka panjang. Ia mengatakan Israel ingin menyerahkan pengelolaan wilayah tersebut kepada pasukan Arab, meski tidak menjelaskan lebih lanjut tentang negara mana yang akan terlibat.

Wawancara itu terjadi setelah rapat kabinet keamanan, kantor Netanyahu mengonfirmasi bahwa rencana pengambilalihan Kota Gaza telah disetujui. Dalam pernyataan resminya, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) disebutkan akan bersiap mengambil alih Kota Gaza, sembari tetap menyediakan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di luar zona pertempuran. Dan meskipun kritik domestik dan internasional terus meningkat terhadap perang yang telah berlangsung hampir dua tahun.

Kritik dan Kecaman Dunia Adakah Artinya?

Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volker Turk mengecam rencana Israel untuk mengambil alih sepenuhnya Jalur Gaza secara militer dan mendesak agar rencana tersebut segera dihentikan. Menurut Turk, bertentangan dengan putusan Mahkamah Internasional yang menyerukan agar Israel mengakhiri pendudukan secepat mungkin, demi terwujudnya solusi dua negara dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Kementerian Luar Negeri Turki, juga mengecam langkah Israel dan menyebut sebagai bagian dari genosida oleh pemerintahan Netanyahu dan ancaman serius bagi perdamaian serta keamanan global.

Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong merasa khawatir dan menyatakan negaranya mendesak Israel agar tidak melanjutkan langkah tersebut karena hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Pemindahan paksa secara permanen menurut Wong juga melanggar hukum internasional. Australia secara tegas menyerukan gencatan senjata, aliran bantuan tanpa hambatan, dan pembebasan para sandera yang ditahan Hamas sejak Oktober 2023. Satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi adalah solusi dua negara. Dimana Palestina dan Israel hidup berdampingan dalam batas wilayah yang diakui secara internasional.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menyebut keputusan Israel untuk memperluas serangan di Gaza sebagai langkah yang salah dan menyerukan agar pemerintah Israel segera mempertimbangkannya kembali. Tindakan Israel diakuinya tidak akan menyelesaikan konflik atau membantu membebaskan sandera, sebaliknya hanya akan menambah pertumpahan darah.

Sementara China menyatakan keprihatinan serius atas rencana tersebut dan meminta Israel untuk segera menghentikan tindakan berbahaya tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menegaskan Gaza adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina. Gencatan senjata adalah satu-satunya jalan untuk meredakan krisis kemanusiaan, memungkinkan pembebasan sandera, dan membuka peluang bagi deeskalasi konflik serta keamanan regional.

Hamas mengecam rencana ini, menyebutnya sebagai kudeta terang-terangan terhadap proses negosiasi dan menuduh Netanyahu mengorbankan para sandera demi ambisinya. Seorang pejabat Hamas menyatakan bahwa pasukan asing yang memerintah Gaza akan dianggap sebagai pasukan pendudukan.

Yordania, melalui seorang pejabat resmi, menekankan bahwa masa depan Gaza harus ditentukan oleh lembaga Palestina yang sah. Sebelumnya, Israel dan AS telah menolak usulan Mesir untuk membentuk pemerintahan teknokrat Palestina di Gaza pascaperang.

Indonesia sendiri juga mengklaim terus konsisten memberi dukungan penuh terhadap “Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sejalan dengan Solusi Dua Negara yang secara kolektif harus diwujudkan melalui tiga langkah utama yaitu pengakuan atas negara Palestina oleh semua negara, penghentian kekerasan dan gencatan senjata serta penentuan masa depan Palestina oleh rakyat Palestina.

Benarkah apa yang diserukan dunia global mampu menjadi solusi bagi Palestina dan mengakhiri pendudukan Israel? Secara fakta kita melihat betapa liciknya Israel yang tak mengenal kata berhenti meski genjatan senjata sudah disepakati. Bahkan semakin arogan, seolah dialah penentu dan pemutus kebijakan internasional atas nasib Palestina.

Dan dimana gerangan pemimpin kaum muslim? Indonesia pun membebek dengan menyetujui solusi dua negara. Solusi yang Israel sendiri tidak sepakat. Krisis kemanusiaan dan kelaparan di Gaza makin serius dan membutuhkan bantuan internasional segera. Krisis pangan ini merupakan hasil dari kebijakan sistematis yang mempersempit akses terhadap kebutuhan dasar (, 1-8-2025).

Ulah Israel memblokade Blokade berkepanjangan di beberapa wilayah, telah menghambat bantuan kemanusiaan dan mengisolasi 2 juta warga dari dunia luar. WHO melaporkan, setidaknya ada 63 kasus malnutrisi pada Juli 2025, termasuk 24 di antaranya dialami oleh balita. Tingkat malnutrisi akut global di Gaza meningkat tiga kali lipat sejak Juni, dengan hampir satu dari lima anak di bawah lima tahun mengalami malnutrisi akut.

Pada Maret 2024, UNICEF mencatat malnutrisi akut pada anak di bawah dua tahun naik dari 15,6 persen menjadi 31 persen dalam kurun sebulan di Gaza Utara. Setidaknya 23 anak meninggal akibat krisis itu. Hukum internasional pada artikel 54 protokol tambahan I Konvensi Jenewa melarang secara eksplisit penggunaan kelaparan sebagai senjata perang.

Sementara Statuta Roma (Mahkamah Pidana Internasional) menetapkannya sebagai kejahatan perang dalam Pasal 8(2)(b)(xxv). Sejumlah studi akademis menyimpulkan, tindakan Israel yang membuat warga Gaza kelaparan telah memenuhi definisi hukum tersebut.

PBB, WHO, Program Pangan Dunia (WFP), dan otoritas kesehatan lokal, menyebutkan akar masalah kelaparan di Gaza adalah blokade total bantuan kemanusiaan oleh Israel sejak awal Maret 2025 yang mengakibatkan lonjakan kematian akibat malnutrisi.

Dan sebagaimana yang sudah bisa diprediksi, Israel dan lembaganya, seperti The Coordination of Government Activities in the Territories(COGAT), terus menyangkal adanya kelaparan. Hal ini mereka lakukan bukan sekadar berbeda pendapat, namun sudah menjadi bagian dari strategi perang, yang dengan sengaja mengaburkan kenyataan, menunda tekanan internasional, dan membenarkan kebijakan distribusi bantuan melalui GHF yang kontroversial.

GHF ( Gaza Humaniterian Foundation) merupakan lembaga yang dibentuk Amerika Serikat dan didukung Israel. Mulai beroperasi pada Mei 2025 sebagai alternatif bantuan dari PBB yang telah dibekukan sendiri oleh Amerika, Israel menyebut pendirian GHF sebagai respons atas dugaan pengalihan bantuan oleh Hamas.

Analisis intelijen AS menyatakan tidak menemukan bukti adanya pengalihan yang sistematis sehingga semakin jelas dasar pembentukan GHF cenderung bersifat politis. Apalagi GHF bukan dipimpin oleh profesional kemanusiaan namun berisi para tokoh politik dan kontraktor militer, di bawah pengawasan ketat Israel. Model ini melanggar prinsip netralitas, kemandirian, dan ketidakberpihakan, sehingga hampir semua lembaga bantuan internasional, termasuk PBB, menolak bekerja sama.

Jake Wood, direktur eksekutif pertama GHF, melakukan protes dengan mundur sebelum operasi dimulai. Ia menyatakan mustahil menjalankan rencana itu tanpa melanggar prinsip kemanusiaan dan ia menolak mengabaikannya.

Semakin memperjelas, Sistem dalam GHF lebih bertujuan membongkar infrastruktur bantuan PBB yang dikelola Badan Pengungsi Palestina, memperkuat kontrol Israel atas distribusi pangan, dan membentuk koridor bantuan yang dimiliterisasi di bawah label filantropi. Ya, pelaparan Gaza adalah komoditas bagi para korporat itu. Sungguh mengerikan!

Terlihat dari GHF dalam operasinya mendesain hanya ada empat titik distribusi untuk jutaan warga yang tersebar, sistem itu memicu kepadatan, kepanikan, dan kekerasan. Warga sipil yang kelaparan dipaksa menempuh perjalanan berbahaya melintasi zona militer aktif demi mendapatkan bantuan. Terlebih, setiap lokasi distribusi tidak memiliki jadwal tetap dan waktu bukanya pun teramat singkat, hanya beberapa menit.

Bahkan Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk HAM di Wilayah Palestina yang Diduduki, menyebut sistem ekonomi kolonial Israel telah bertransformasi menjadi ekonomi genosida. Dalam laporan From Economy of Occupation to Economy of Genocide, ia mengidentifikasi lebih dari entitas korporat yang mendukung proyek kolonial Israel (sektor senjata, teknologi, pariwisata, keuangan, konstruksi, hingga energi).

Selama 21 bulan terakhir, bursa saham Tel Aviv melonjak 213 persen, menghasilkan keuntungan pasar sebesar 225,7 miliar dolar, termasuk 67,8 miliar dolar yang diperoleh hanya dalam sebulan terakhir. Albanese menegaskan: “Bagi sebagian pihak, genosida menguntungkan.”

Tak Ada Jalan Terbaik Selain Jihad dan Khilafah

Pernyataan Netanyahu tentang full occupation adalah upaya untuk menggiring opini bahwa selama ini Zionis tidak ingin mengambil alih Gaza. Pernyataan ini sedikit banyak mempengaruhi berjalannya opini tentang pembebasan Palestina yang sudah berjalan.

Umat sudah seharusnya menyadari, bahwa Palestina telah dijajah sejak 75 tahun lalu. Dan Gaza menjadi sasaran perluasan wilayah jajahan Zionis. Umat juga harus memahami dan mengembalikan pemahaman yang benar tentang penjajahan. Yaitu penjajahan harus dilawan sampai penjajah disingkirkan.

Kecaman para pemimpin dunia tak akan mengubah apapun karena hanya bersifat moralitas, sementara kasus Gaza dan Palestina jelas-jelas melibatkan militer dan negara adidaya dibelakangnya. Dan itu aktifitas jihad fi Sabilillah.

Jihad fii sabilillah hanya bisa dilakukan secara sempurna dengan adanya komando dari seorang Khalifah yang melaksanakan kewajiban jihad dari Allah. Hentikan kebodohan dengan percaya kepada para pemimpin negeri muslim, mereka adalah boneka Amerika yang sangat takut menyelisihi tuannya.

Disebabkan Khilafah belum ada, padahal aktifitas menegakkannya adalah bagian dari keimanan kaum muslim, maka tak ada jalan lain kecuali, umat Islam harus berjuang untuk mewujudkannya, dengan melakukan dakwah berjamaah bersama jamaah dakwah ideologis. Wallahualam bishowab.