Indonesia 80 Tahun: Apakah Akses Listrik Sudah Merata?

BANDA ACEH – Delapan puluh tahun sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami berbagai kemajuan signifikan di bidang infrastruktur, termasuk sektor kelistrikan.

Listrik bukan sekadar penerang di malam hari, melainkan juga penggerak roda ekonomi, pendukung pendidikan, serta penopang kesehatan dan keamanan.

Namun, di tengah perayaan kemajuan ini, muncul pertanyaan penting: apakah akses listrik di Indonesia sudah benar-benar merata?

Perkembangan Akses Listrik dari Masa ke Masa

Pada awal kemerdekaan, rasio elektrifikasi Indonesia sangat rendah, bahkan di bawah 10%. Listrik lebih banyak tersedia di kota-kota besar dan pusat industri, sementara desa-desa terpencil mengandalkan lampu minyak atau pelita.
Perkembangan besar mulai terlihat pada era 1970–1990-an, ketika pemerintah mulai membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dan jaringan transmisi yang lebih luas.
Lonjakan rasio elektrifikasi makin terasa pada 2000-an, terutama dengan program “Indonesia Terang” dan perluasan jaringan PLN ke wilayah pedalaman.

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun 2024 rasio elektrifikasi Indonesia mencapai lebih dari 99%. Angka ini menunjukkan kemajuan pesat, namun tetap menyisakan tantangan di sejumlah wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Mengapa Akses Belum 100%?

Jika melihat angka nasional, seolah-olah listrik sudah merata. Tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih ada desa-desa yang hanya menikmati listrik beberapa jam dalam sehari. Penyebabnya beragam, antara lain:

1. Kondisi Geografis yang Menantang
   Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari pulau. Banyak daerah berada di pegunungan atau pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional.

2. Biaya Infrastruktur yang Tinggi
   Pembangunan jaringan listrik di wilayah terpencil memerlukan biaya besar. Tantangan ini diperparah oleh rendahnya jumlah penduduk di beberapa daerah, sehingga investasi menjadi kurang ekonomis.

3. Ketergantungan pada Sumber Energi Tertentu
   Sebagian wilayah masih bergantung pada pembangkit diesel yang memerlukan pasokan bahan bakar rutin. Ketika distribusi bahan bakar terganggu, pasokan listrik pun ikut terhenti.

4. Gangguan Alam dan Cuaca
   Banjir, tanah longsor, atau badai sering merusak jaringan listrik di daerah terpencil, membuat perbaikan membutuhkan waktu lebih lama.

Solusi yang Sedang Ditempuh

Pemerintah bersama PLN dan pihak swasta telah mengembangkan berbagai solusi untuk memastikan listrik lebih merata:

• Energi Terbarukan Skala Kecil
  PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) komunal dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) mulai banyak dipasang di desa-desa terpencil. Teknologi ini relatif cepat dibangun dan ramah lingkungan.

• Hybrid System
  Menggabungkan beberapa sumber energi, seperti tenaga surya, baterai, dan diesel, untuk memastikan pasokan listrik tetap stabil meski salah satu sumber terganggu.

• Program Listrik Desa
  Melalui pembangunan jaringan baru dan peningkatan kapasitas pembangkit, pemerintah menargetkan agar semua desa memiliki akses listrik minimal 24 jam per hari.

• Kerjasama dengan Swasta
  Beberapa perusahaan turut menyediakan solusi, misalnya penyewaan pembangkit portabel dengan mempertimbangkan efisiensi dan harga genset yang terjangkau bagi desa atau instansi yang memerlukan listrik cadangan.

Dampak Ketimpangan Akses Listrik

Ketika listrik tidak merata, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat:

• Pendidikan Terhambat
  Sekolah yang tidak memiliki listrik kesulitan memanfaatkan teknologi pembelajaran, seperti komputer dan proyektor.

• Kesehatan Terganggu
  Puskesmas tanpa listrik stabil tidak dapat menyimpan vaksin atau mengoperasikan peralatan medis dengan baik.

• Ekonomi Tertahan
  Usaha kecil menengah membutuhkan listrik untuk produksi. Tanpa listrik, biaya operasional meningkat dan daya saing menurun.

• Kesenjangan Sosial
  Masyarakat di daerah tanpa listrik tertinggal dalam akses informasi, teknologi, dan peluang ekonomi.

Peran Masyarakat dan Teknologi

Selain peran pemerintah, masyarakat juga dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemerataan listrik. Misalnya, melalui koperasi energi yang mengelola pembangkit lokal, atau memanfaatkan teknologi hemat energi seperti lampu LED dan peralatan dengan daya rendah.
Inovasi teknologi baterai juga membantu penyimpanan energi dari panel surya, sehingga listrik bisa digunakan malam hari.

Startup energi terbarukan di Indonesia pun mulai berkembang, menawarkan solusi modular yang bisa dipasang cepat di wilayah terpencil. Beberapa bahkan memanfaatkan model pembiayaan mikro, sehingga warga dapat mencicil biaya pemasangan.

Tantangan ke Depan

Memastikan listrik benar-benar merata di seluruh Indonesia bukan sekadar soal membangun jaringan, tetapi juga menjaga keberlanjutannya. Tantangan ke depan mencakup:

• Pemeliharaan Infrastruktur
  Pembangkit dan jaringan yang sudah dibangun harus dirawat agar tidak cepat rusak.

• Efisiensi Energi
  Masyarakat perlu diedukasi untuk menggunakan listrik secara bijak, menghindari pemborosan yang bisa mengganggu pasokan.

• Integrasi Energi Terbarukan
  Transisi menuju energi bersih harus diiringi teknologi penyimpanan yang memadai.

• Pendanaan Berkelanjutan
  Dibutuhkan skema pembiayaan inovatif agar proyek elektrifikasi di wilayah sulit tetap berjalan.

Kesimpulan

Pada usia 80 tahun kemerdekaannya, Indonesia telah membuat lompatan besar dalam menyediakan akses listrik. Rasio elektrifikasi yang nyaris sempurna adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Namun, pemerataan sejati belum sepenuhnya tercapai, terutama di wilayah 3T yang masih menghadapi pasokan listrik terbatas.

Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bergerak bersama untuk menutup kesenjangan ini. Dengan menggabungkan teknologi tepat guna, pendanaan kreatif, dan partisipasi aktif masyarakat, cita-cita Indonesia terang benderang dari Sabang hingga Merauke dapat terwujud sepenuhnya.

Listrik yang merata bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga kunci untuk membuka peluang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia.