JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan adanya ancaman serius terhadap sekitar 300.000 ton beras yang tersimpan di gudang Perum Bulog.
Stok tersebut diduga mengalami penurunan mutu dan berpotensi menjadi beras tidak layak konsumsi (disposal).
Jika benar-benar rusak, nilai kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp4 triliun.
Ombudsman menilai, beras yang berpotensi rusak itu tidak hanya berasal dari impor, tetapi juga hasil penyerapan gabah dengan kualitas rendah yang dilakukan Bulog.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran atas tata kelola penyimpanan cadangan beras pemerintah yang selama ini menjadi instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
Ia menekankan pentingnya perbaikan distribusi dan sistem penyimpanan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap stok beras di gudang.
Menurutnya, Bulog berkomitmen menjaga kualitas beras cadangan pemerintah sekaligus memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sebagai langkah antisipasi, Bulog menargetkan penyerapan hingga 1 juta ton beras pada musim panen akhir tahun ini, yang diperkirakan mencapai puncaknya pada November 2025.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan stok sekaligus menstabilkan harga beras di pasaran.































































































