Aktivis Akhera: Budi Arie Setiadi Korban Framing, Rakyat Semakin Cerdas Tak Terhasut

JAKARTA – Nama Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, kembali mencuat dalam pusaran wacana hukum dan politik nasional.

Setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai triliunan rupiah, desakan agar Budi Arie juga ditetapkan sebagai tersangka ikut mengemuka.

Seorang pengamat hukum dari salah satu universitas swasta di Jakarta secara terbuka mendorong Polri untuk memproses Menteri Koperasi tersebut.

Namun, tudingan itu segera menuai kritik keras dari aktivis Aliansi Kehendak Rakyat (Akhera), Heru Purwoko.

Menurutnya, desakan itu tidak berdasar dan hanya bentuk framing politik yang terus menerus diarahkan kepada Budi Arie.

“Desakan agar Budi Arie ditetapkan sebagai tersangka itu mengada-ada. Ini hanya framing yang ditabuh setiap hari dan setiap minggu.

Ketika ada pejabat atau mantan pejabat ditetapkan sebagai tersangka, kok langsung nama Budi Arie ditarik-tarik.

Dari sekian banyak menteri di pemerintahan Prabowo Subianto, justru Budi Arie yang paling sering diserang fitnah,” kata Heru di Jakarta, Sabtu (6/9/2025).

Jejak Framing Politik

Nama Budi Arie memang tidak asing dalam pusaran opini publik.

Saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada periode sebelumnya, ia sering dikaitkan dengan isu judi online (judol).

Meski tidak pernah terbukti terlibat, narasi yang menyudutkan dirinya kerap muncul di media sosial maupun pernyataan sejumlah pihak.

Heru Purwoko menilai pola itu kembali berulang. Setiap kali ada pejabat terseret kasus hukum, nama Budi Arie seakan sengaja “ditarik-tarik” ke dalam pusaran opini negatif.

“Seolah-olah ada pihak yang punya kepentingan menjatuhkan Budi Arie. Bisa jadi karena ada dendam pribadi, atau memang ada yang kebelet ingin menggantikan posisinya di kabinet,” ujar Heru.

Menurutnya, publik sudah bisa melihat bahwa tudingan terhadap Budi Arie lebih banyak bersifat politis ketimbang yuridis.

“Rakyat sekarang sudah semakin cerdas. Mereka tidak akan mudah terhasut oleh framing, opini negatif, dan fitnah yang diarahkan kepada beliau,” tegasnya.

Fokus pada Mandat Presiden

Terlepas dari berbagai isu yang menjerat, Heru menegaskan bahwa Budi Arie saat ini hanya fokus pada tugasnya sebagai Menteri Koperasi dan UKM.

Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat besar kepadanya untuk memperkuat koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan.

Salah satu program andalannya adalah Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Program ini dirancang untuk memperluas peran koperasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan, dengan tujuan menghadirkan keadilan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita bisa lihat bagaimana Menteri Budi Arie berkeliling dari satu daerah ke daerah lain untuk memastikan program koperasi berjalan sesuai harapan. Itu bukti nyata bahwa beliau fokus bekerja, bukan sibuk dengan opini yang tidak berdasar,” jelas Heru.

Budi Arie, kata Heru, meyakini bahwa koperasi harus menjadi instrumen utama pembangunan ekonomi yang inklusif.

Karena itu, ia terus mendorong modernisasi koperasi, peningkatan akses pembiayaan, hingga penguatan digitalisasi di sektor koperasi.

Dimintai Keterangan, Bukan Tersangka

Salah satu isu yang paling sering dilemparkan kepada Budi Arie adalah kaitannya dengan kasus judi online.

Pada Desember 2024, ia memang sempat dimintai keterangan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri.

Namun, Heru menegaskan bahwa kehadiran Budi Arie kala itu bukan karena ia terlibat, melainkan dalam kapasitas membantu penyidikan.

“Beliau hadir untuk membantu tugas penyidik, bukan karena terlibat. Itu bukti itikad baik Budi Arie mendukung proses hukum.

Tapi oleh sebagian pihak, fakta ini dipelintir seakan-akan beliau terlibat langsung,” kata Heru.

Menurutnya, publik perlu memahami perbedaan mendasar antara dimintai keterangan dengan ditetapkan tersangka.

“Hukum tidak boleh didasarkan pada desakan sepihak tanpa dasar. Penetapan tersangka harus berdasarkan bukti yang kuat, bukan asumsi,” tambahnya.

Pola Serangan terhadap Tokoh Publik

Fenomena framing terhadap pejabat publik sebenarnya bukan hal baru dalam politik Indonesia.

Kerap kali, narasi hukum digunakan sebagai alat untuk menekan atau menjatuhkan lawan politik.

Pengamat komunikasi politik menilai, pola semacam ini biasanya memanfaatkan momentum isu aktual.

Begitu ada kasus besar, tokoh-tokoh yang tidak terkait langsung pun bisa terseret melalui opini publik.

Heru sendiri menegaskan, cara-cara seperti itu justru merusak demokrasi.

“Kita tidak bisa membiarkan opini menggantikan hukum. Kalau ada bukti, silakan proses secara hukum. Tapi kalau hanya asumsi, maka jelas itu framing,” tegasnya.

Rakyat yang Semakin Kritis

Menariknya, Heru melihat adanya perubahan besar dalam cara masyarakat merespons isu-isu yang berkembang.

Menurutnya, rakyat sudah semakin kritis, terutama dengan derasnya arus informasi di era digital.

“Dulu mungkin framing bisa efektif, tapi sekarang rakyat bisa menilai. Mereka bisa membedakan mana fakta, mana fitnah. Mereka tahu bahwa Budi Arie selama ini hanya korban framing,” ujarnya.

Hal ini, kata Heru, sekaligus menjadi pesan penting bahwa demokrasi Indonesia tidak bisa digiring hanya dengan opini sepihak.

“Rakyatlah hakim tertinggi. Selama pejabat bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat, mereka tidak akan terhasut oleh framing,” tandasnya.

Catatan Akhir

Kasus tudingan terhadap Budi Arie Setiadi memperlihatkan betapa tipisnya garis antara opini publik dan fakta hukum.

Meski kerap menjadi sasaran framing, ia tetap melanjutkan tugasnya membangun koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Dalam situasi politik yang dinamis, publik memang dituntut untuk semakin kritis.

Tuduhan tanpa bukti yang kuat hanya akan melemahkan kredibilitas demokrasi itu sendiri.

Bagi Budi Arie, amanah sebagai menteri adalah fokus utama.

Selebihnya, waktu dan kinerja yang konsisten akan menjadi jawaban terhadap segala framing yang diarahkan kepadanya.