Pentingnya Transparansi: Kinerja BGN Disorot, Pengamat Tegaskan MBG Adalah Visi Besar Prabowo untuk SDM

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan.

Analis kebijakan pemerintah dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung, dengan tegas menolak penghentian program ini, meski belakangan muncul narasi negatif terkait insiden keracunan yang menimpa sejumlah siswa sekolah.

Nasky menilai, narasi yang menyerukan penghentian program tersebut sangat tendensius, bernuansa politis, serta tidak objektif dan konstruktif dalam menilai peristiwa secara menyeluruh.

“Seyogianya kita mendorong pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), untuk melakukan mitigasi dan evaluasi mendalam secara menyeluruh terhadap proses produksi MBG hingga penyaluran ke sekolah-sekolah,” kata Nasky dalam keterangannya di Jakarta, pada Jumat (26/9/2025).

Audit Menyeluruh BGN dan Dugaan Kelalaian Penyelenggara

Nasky mendesak BGN segera melakukan evaluasi komprehensif untuk mengidentifikasi titik permasalahan dan penyebab insiden keracunan.

“Apakah karena rantai pasok dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah terlalu panjang, ada kelalaian, atau bahkan unsur kesengajaan dari oknum yang ingin merusak citra positif Presiden Prabowo?” tanyanya.

Data dari BGN menunjukkan bahwa Program MBG telah menjangkau 29,8 juta penerima manfaat di SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Dari SPPG yang terverifikasi, sudah operasional dan sedang dalam persiapan operasional.

Program ini juga diklaim menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di sektor dapur umum serta melibatkan sekitar 1 juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.

Namun, Nasky juga mengutip data dari Kepala Staf Presiden (KSP), Muhamad Qodari, yang menyebutkan bahwa dari sekitar dapur SPPG, hanya 34 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) hingga 22 September 2025.

Selain itu, dari SPPG, hanya 423 yang memiliki Prosedur Operasi Standar (SOP) keamanan pangan, dan bahkan hanya 312 yang benar-benar menerapkannya.

“Ini jelas ada sebuah kelalaian. Meskipun kita tahu BGN pasti punya problem SDM terbatas untuk pengawasan, itu bukan pembenaran yang mentolerir terjadinya keracunan massal.

Mana sikap tegas penyelenggara?” tegas Founder Nasky Milenial Center ini.

MBG: Investasi Strategis untuk Generasi Emas Indonesia

Nasky, alumnus Indef School of Political Economy (ISPE) Jakarta, menegaskan bahwa MBG adalah program mulia Presiden Prabowo.

Ia melihat MBG sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan anak-anak bangsa yang sehat, unggul, dan cerdas dari akar paling dasar.

“MBG bukan sekadar program sosial, tetapi investasi untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Ini adalah ‘investasi terbaik sebuah bangsa’ dan program mulia dari Presiden Prabowo dalam mengatasi kesenjangan gizi para siswa. Presiden ingin seluruh anak Indonesia mendapat asupan gizi yang baik menuju bangsa Indonesia ke depan yang sehat dan cerdas,” imbuhnya.

Reformasi Total dan Transparansi Anggaran Jadi Kunci

Nasky menekankan bahwa masalah besar yang harus segera diatasi adalah pembenahan dan reformasi total. Penyelenggara yang tidak berkompeten atau gagal harus diganti. Setiap program pasti memiliki tantangan dan risiko, dan MBG, meskipun memiliki manfaat strategis, tetap harus diawasi ketat. Transparansi dan akuntabilitas wajib dijaga agar tidak disalahgunakan.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pemerintah menurut Nasky antara lain:

1. Transparansi anggaran: Publik harus tahu bagaimana dana MBG digunakan.

2. Kualitas menu bergizi seimbang: Memastikan anak mendapatkan zat gizi yang optimal.

3. Distribusi merata: Daerah tertinggal tidak boleh luput dari program ini, demi menghindari kesan diskriminatif.

4. Pengawasan publik: Untuk mencegah MBG dijadikan alat politik jangka pendek oleh oknum tertentu.

Kritik Membangun, Bukan Menghancurkan Program

Nasky menegaskan, kritik itu perlu sebagai vitamin bagi pengambil kebijakan, namun sifatnya harus membangun, solutif, objektif, dan konstruktif. Kritik seharusnya diarahkan untuk memperbaiki tata kelola, bukan menghentikan program yang memiliki manfaat strategis.

“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, kami merasa perlu mengingatkan kemungkinan ada tangan-tangan jahil yang bermain dalam program ini. Tujuannya, apa lagi kalau bukan untuk mengotori misi suci Presiden Prabowo agar citranya rusak,” ungkapnya.

Presiden Prabowo dinilai memiliki visi besar dan optimisme tinggi terhadap program ini, khususnya menyangkut Indonesia Emas 2045. Dengan MBG, diharapkan anak-anak penerima manfaat akan menjadi generasi emas yang produktif dan siap berkontribusi maksimal dalam pembangunan bangsa.

“Publik sangat mengapresiasi dan mendukung penuh program mulia serta langkah konkret Presiden Prabowo yang peduli pada masa depan dan kualitas pemenuhan kebutuhan gizi generasi mudanya,” tutup Nasky.

KSP Soroti Minimnya SLHS Dapur MBG

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari juga menyoroti maraknya dugaan kasus keracunan dari program MBG. Qodari menjelaskan bahwa persoalan utama terletak pada sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) serta implementasi SOP keamanan pangan SPPG.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan per 22 September 2025, dari total dapur MBG, hanya 34 yang memiliki SLHS. “Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ini kan contoh bagaimana satu program itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi melibatkan kementerian/lembaga lain,” jelas Qodari. Ia menambahkan, dari SPPG yang ada, SPPG belum memiliki SLHS.