Eks PM Inggris Tony Blair Ditunjuk Sebagai Pemimpin Sementara Gaza

BANDA ACEH – Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, dilaporkan ditunjuk untuk memimpin pemerintahan sementara di Jalur Gaza setelah berakhirnya konflik terbaru yang melanda wilayah tersebut.

Media New Arab mengungkapkan bahwa Blair diusulkan menjadi kepala dewan pengawas dalam struktur yang disebut Otoritas Transisi Internasional Gaza, sebuah lembaga sementara yang dibentuk untuk mengawasi proses pembangunan kembali dan stabilisasi politik pascaperang.

Menurut laporan The Times of Israel, pemerintahan transisi ini dirancang untuk memegang kendali selama beberapa tahun sebelum akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada Otoritas Palestina di Ramallah, Tepi Barat.

Meski demikian, rencana tersebut tidak mencantumkan klausul mengenai relokasi atau pengusiran warga Palestina, sebuah isu yang selama ini menjadi garis merah dalam berbagai proses negosiasi internasional.

Penunjukan Blair disebut-sebut merupakan hasil diskusi intensif dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, serta sejumlah negara mitra, termasuk negara-negara Teluk.

Rencana itu dikabarkan melibatkan dukungan penuh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Beberapa media internasional, termasuk Financial Times, menyebut Blair telah mengajukan diri untuk menjadi bagian dari dewan pengawas lembaga tersebut, meskipun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari lembaga nirlabanya, Tony Blair Institute for Global Change.

Laporan media Israel yang muncul pekan lalu memicu spekulasi lebih jauh mengenai peran Blair.

Sumber yang dekat dengannya membenarkan bahwa ia memang terlibat dalam penyusunan skema penghentian konflik bersama sejumlah pihak, namun menegaskan bahwa tidak ada rencana permanen untuk menggusur warga Gaza.

Pemerintahan transisi, apa pun bentuknya, menurut berbagai dokumen, tetap akan diarahkan untuk menyerahkan kendali penuh kepada Otoritas Palestina setelah periode mandat berakhir.

Dalam publikasi The Economist yang dikutip New Arab, disebutkan bahwa Otoritas Transisi Internasional Gaza akan berupaya memperoleh mandat resmi dari PBB sehingga memiliki legitimasi politik dan hukum sebagai otoritas tertinggi di wilayah tersebut untuk jangka waktu lima tahun.

Setelah itu, mandat pemerintahan akan dikembalikan kepada rakyat Palestina melalui Otoritas Palestina.

Struktur lembaga ini diproyeksikan memiliki sebuah sekretariat yang terdiri atas 25 anggota dan dewan pimpinan beranggotakan tujuh orang.

Pada tahap awal, kantor pusatnya akan ditempatkan di Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza, sebelum dipindahkan ke dalam wilayah Gaza setelah situasi keamanan dinyatakan stabil.

Dukungan atas rencana ini datang dari sejumlah tokoh penting.

Mantan kepala badan intelijen Israel, Mossad, Yossi Cohen, dalam wawancaranya dengan BBC Radio, menyebut gagasan itu sebagai langkah potensial untuk menghadirkan stabilitas.

Cohen bahkan menilai Blair sebagai figur luar biasa yang berani memikul tanggung jawab besar.

“Jika dia bersedia mengambil tanggung jawab ini, yang sangat besar, saya pikir ada harapan bagi Gaza,” ujarnya.

Meski demikian, keterlibatan Blair dalam rencana ini menimbulkan perdebatan.

Rekam jejaknya dalam invasi Irak tahun 2003 bersama Amerika Serikat masih menjadi sorotan.

Penyelidikan resmi pemerintah Inggris terkait perang Irak menyimpulkan bahwa Blair bertindak berdasarkan intelijen yang cacat saat memutuskan bergabung dalam serangan militer tersebut, yang hingga kini masih menyisakan kontroversi global.

Media juga melaporkan bahwa Blair menghadiri pertemuan dengan Presiden Trump di Gedung Putih pada Agustus lalu, di mana mereka membahas rancangan pascaperang untuk Gaza.

Trump sendiri sebelumnya pernah menyampaikan gagasan ambisius untuk menjadikan Gaza sebagai “Riviera Timur Tengah”, yang memicu kecaman luas karena dikaitkan dengan rencana relokasi paksa terhadap warga Palestina.

Sejak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri Inggris pada 2007, Blair memang tidak sepenuhnya meninggalkan panggung politik internasional.

Ia kemudian diangkat sebagai utusan khusus Kuartet Timur Tengah—gabungan Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan PBB—dengan mandat membantu pembangunan ekonomi dan kelembagaan Palestina.

Tugasnya pada waktu itu adalah meletakkan fondasi menuju terbentuknya negara Palestina yang berdaulat.

Kini, dengan wacana baru mengenai kepemimpinannya di Gaza, Blair kembali menjadi pusat perhatian dalam percaturan diplomasi internasional di kawasan Timur Tengah yang hingga kini masih dilanda ketegangan dan ketidakpastian.

Jika rencana ini benar-benar terwujud, keterlibatan Blair akan menjadi ujian besar bagi kredibilitas diplomasi internasional.

Gaza, dengan populasi lebih dari dua juta jiwa, masih menghadapi krisis kemanusiaan yang parah akibat blokade, kerusakan infrastruktur, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan listrik.

Pembangunan kembali Gaza tidak hanya memerlukan dana besar dan dukungan teknis, tetapi juga konsensus politik yang sulit dicapai di tengah tarik-menarik kepentingan regional maupun global.

Sejumlah analis menilai bahwa Otoritas Transisi Internasional Gaza berpotensi menjadi jembatan sementara untuk mengurangi ketegangan dan mengawasi distribusi bantuan internasional.

Namun, skeptisisme tetap tinggi, terutama karena pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa setiap bentuk campur tangan asing sering kali memunculkan persoalan legitimasi di mata rakyat Palestina.

Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat lokal, lembaga transisi apa pun dikhawatirkan hanya akan menambah daftar panjang eksperimen politik yang gagal di Timur Tengah.

Dengan nama besar yang ia bawa, Tony Blair kini berada di persimpangan: apakah ia mampu menunjukkan kepemimpinan visioner untuk membuktikan komitmennya pada perdamaian, atau justru akan terjebak dalam kontroversi lama yang membayangi masa lalunya.

Dunia internasional, khususnya negara-negara di kawasan Timur Tengah, akan menunggu kepastian lebih lanjut mengenai bagaimana rencana ini akan diwujudkan, dan apakah benar-benar bisa memberikan harapan baru bagi Gaza yang porak-poranda.